16 Korporasi Disidik Kasus Karhutla, Warga Sumsel Ajukan 7 Tuntutan

Pertama, mereka meminta korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla dan pelanggaran lingkungan diproses secara hukum.

Kedua, meminta investigasi mendalam terhadap seluruh kebakaran di wilayah konsesi maupun wilayah usaha yang memiliki indikasi pelanggaran.

Ketiga, meminta audit terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla yang harus dipenuhi para pemegang izin.

Keempat, meminta pemerintah membuka data mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan hingga perkembangan proses hukum kepada publik.

Kelima, mereka meminta 20 persen Dana Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama penderita ISPA dan gangguan pernapasan.

Keenam, meminta biaya pemulihan lingkungan dibebankan kepada pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab.

Ketujuh, mendesak pemerintah segera melakukan restorasi ekosistem, terutama kawasan gambut dan wilayah lain yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Tujuh tuntutan tersebut memperlihatkan satu perubahan fokus: dari pertanyaan “siapa yang memadamkan api?” menjadi “siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dampaknya dipulihkan, dan bagaimana kebakaran yang sama dicegah berulang?”

Baca Juga: Palembang Diselimuti Asap Karhutla, Kualitas Udara Masuk Zona Berbahaya Lagi