Prabowo Setuju Badan Baru Kelola Gambut, Apa Bedanya dengan Lembaga Restorasi Dulu?

Badan yang kini diusulkan bukan sekadar disebut sebagai badan restorasi, melainkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Brian menjelaskan bahwa salah satu alasan yang disampaikan para ahli adalah kebutuhan untuk menyatukan berbagai hal yang berkaitan dengan gambut.

“Berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting, data-data, kemudian izin-izin, pengelolaan-pengelolaan dilakukan oleh satu lembaga,” ujar Brian.
Dengan demikian, dari penjelasan tersebut terlihat adanya perbedaan penekanan.

Badan Restorasi Gambut pada 2016 dirancang terutama untuk mempercepat restorasi dan pemulihan gambut.

Kemudian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memperluas mandat tersebut dengan memasukkan rehabilitasi mangrove.

Sementara usulan terbaru menggunakan kata “pengelola”, dengan gagasan mengintegrasikan data, perizinan dan pengelolaan gambut serta mangrove dalam satu kelembagaan.

Namun, detail kewenangan, struktur, wilayah kerja dan mekanisme badan baru tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam pernyataan Brian pada 24 September 2026.

Kenapa pencegahan karhutla kembali menjadi alasan?

Pembentukan badan baru ini muncul ketika persoalan kebakaran gambut kembali menjadi perhatian pemerintah. Brian mengatakan Presiden Prabowo juga mengevaluasi bahwa penanganan kebakaran membutuhkan biaya besar.

“Tadi Bapak Presiden mengevaluasi juga penanganan kebakaran itu sulit dan sangat mahal, tetapi kita itu kemudian ada satu badan, apakah bisa mencegah kan bisa jauh lebih murah,” kata Brian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa badan baru yang diusulkan tidak hanya diarahkan untuk menangani gambut setelah terjadi kerusakan.

Baca Juga: 5 Hari Terbakar, Kebun Raya Sriwijaya Belum Padam dan Helikopter Dikerahkan

Pencegahan menjadi salah satu alasan yang ditekankan dalam pembahasan.

Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah lembaga baru akan memiliki kewenangan yang cukup untuk mencegah kebakaran sebelum terjadi, terutama ketika persoalan gambut berkaitan dengan data, perizinan, tata kelola lahan dan aktivitas masyarakat?

Jawaban atas hal itu masih menunggu desain kelembagaan yang akan disusun pemerintah. Brian mengatakan para ahli yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo juga diminta membantu pemerintah.

Mereka dapat berperan sebagai narasumber atau pakar dengan memanfaatkan berbagai kajian yang telah dibuat.

“Tadi, diminta para ahli ini terlibat membantu, barangkali sebagai narasumber, sebagai pakar-pakar yang tadi berbagai kajian yang sudah dibuat supaya menjadi referensi,” ujar Brian.

Namun, ketika ditanya mengenai target waktu pembentukan badan tersebut, Brian menyerahkan penjelasannya kepada Kementerian Sekretariat Negara.