Festival Lahan Basah Tempirai: Jejak Cara Sriwijaya Menjaga Alam Sejak Abad ke-7

SuaraSumsel.id - Ketika dunia modern berbicara tentang perubahan iklim, restorasi ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat di Sumatera Selatan ternyata memiliki jejak pengetahuan yang jauh lebih tua. Lebih dari 1.300 tahun lalu, Kerajaan Sriwijaya diduga telah memahami bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika alam dikelola sesuai dengan karakternya.

Gagasan itu mengemuka dalam Festival Lahan Basah Tempirai yang berlangsung selama sepekan di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Festival bertema "Bahagia Bersama Air dan Tanah" tersebut mempertemukan arkeolog, budayawan, akademisi, pegiat lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat untuk membaca kembali hubungan panjang antara manusia dan lahan basah.

Paparan yang paling menarik disampaikan arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Sondang M. Siregar, S.S., M.Si.. Melalui kajian bertajuk Merekonstruksi Pengelolaan Lahan Rawa pada Masa Sriwijaya (Studi Kasus Kawasan Percandian Bumiayu), ia mengajak peserta melihat Prasasti Talang Tuo bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan dokumen tentang bagaimana negara mengelola lingkungan pada abad ke-7. "Tujuan Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa bukan hanya membangun taman. Yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran seluruh rakyat melalui pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi alam," kata Sondang.

Ketika Raja Menanam untuk Kemakmuran

Dalam pembacaan ulang terhadap isi Prasasti Talang Tuo yang dibuat pada tahun 684 Masehi, Sondang menemukan bahwa Sriwijaya telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Raja memerintahkan penanaman berbagai tanaman yang sesuai dengan karakter lahan basah, seperti kelapa, pinang, aren, dan sagu. Semua tanaman tersebut berasal dari kelompok Arecaceae atau keluarga palem yang mampu tumbuh baik di kawasan rawa, tidak merusak struktur tanah, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. "Seluruh bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan. Buahnya menjadi sumber pangan, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, daunnya untuk kerajinan, bahkan beberapa bagian dimanfaatkan sebagai obat tradisional," jelasnya.

Selain keluarga palem, Sriwijaya juga mendorong penanaman berbagai jenis bambu dan tanaman dari kelompok rumput-rumputan. Tanaman tersebut tidak hanya menjadi bahan peralatan rumah tangga dan pagar permukiman, tetapi juga memiliki fungsi ekologis menjaga tanah tetap stabil dan menyimpan karbon.

Menurut Sondang, pilihan jenis tanaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sriwijaya tidak sekadar menanam untuk memperoleh hasil panen, tetapi memahami vegetasi yang paling sesuai dengan karakter lahan rawa atau lahan basah.

Air Diatur, Bukan Dilawan

Baca Juga: Sepekan Festival Lahan Basah Tempirai, Merawat Budaya dan Pengetahuan Masyarakat Musi

Temuan lain yang tidak kalah menarik adalah keberadaan bendungan dan telaga yang disebut dalam Prasasti Talang Tuo. Menurut Sondang, pembangunan bendungan pada masa Sriwijaya bukan sekadar menyediakan air bagi masyarakat.

Infrastruktur tersebut berfungsi mengendalikan aliran air, menyimpan cadangan air, serta mengurangi risiko banjir di kawasan rawa. "Kolam dan bendungan dibuat untuk menstabilkan aliran air. Air ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai sehingga dapat mengurangi puncak banjir," katanya.

Pendekatan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat Sriwijaya memilih beradaptasi dengan karakter lahan basah, bukan mengubah bentang alam secara besar-besaran.

Sondang menilai pesan yang tersimpan dalam Prasasti Talang Tuo justru semakin relevan di tengah berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini. Ia membandingkan cara Sriwijaya mengelola lahan dengan pendekatan pembangunan modern yang kerap mengutamakan eksploitasi sumber daya alam.

"Sering kali pembangunan identik dengan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya. Akibatnya muncul kerusakan tanah, kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, pengelolaan lingkungan seharusnya dilakukan mengikuti karakter alam. "Pemimpin harus mampu melaksanakan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan pelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan harus sesuai dengan kondisi alam dan didukung masyarakat," katanya.