Listrik Tak Stabil, Produksi Tambak Udang OKI Menurun dan Ribuan Tenaga Kerja Terancam

SuaraSumsel.id - Permasalahan gangguan pasokan listrik yang berulang di kawasan tambak udang PT. Wachyuni Mandira, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Gangguan listrik yang kerap terjadi, terutama pada malam hari, dinilai menghambat operasional tambak dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha serta ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

Persoalan ini dibahas secara khusus dalam rapat yang dipimpin Edward Candra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Selasa (6/1/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan PLN, perangkat daerah terkait, serta pengelola dan perwakilan perkumpulan petambak udang.

Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan dan surat pengaduan masyarakat serta pelaku usaha tambak yang menyoroti seringnya pemadaman listrik di kawasan tambak. Dalam praktiknya, pasokan listrik yang tidak stabil sangat memengaruhi sistem produksi tambak udang, mulai dari aerasi, sirkulasi air, hingga pengelolaan kualitas air yang harus beroperasi tanpa henti.

Dalam arahannya, Edward Candra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia meminta semua pihak, khususnya PLN dan pengelola tambak, menyampaikan kondisi riil di lapangan secara terbuka agar permasalahan dapat dipetakan secara menyeluruh dan dicarikan solusi konkret.

“Gangguan listrik ini terjadi berulang, terutama pada malam hari. Ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada keberlanjutan usaha tambak dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi pelaku usaha, perwakilan Perkumpulan Pertambakan Udang PT. Wachyuni Mandira menyampaikan bahwa keterbatasan daya listrik menjadi penyebab utama seringnya pemadaman. Para petambak mengusulkan penambahan trafo untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik, serta pembangunan pos pelayanan PLN yang lebih dekat dengan lokasi tambak agar penanganan gangguan bisa dilakukan lebih cepat.

“Usaha tambak sangat bergantung pada listrik yang stabil. Gangguan sedikit saja bisa berdampak besar pada produksi dan menimbulkan kerugian,” ungkap perwakilan petambak dalam rapat tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Aries Irwan Wahyu menjelaskan bahwa kawasan tambak udang PT. Wachyuni Mandira telah beroperasi sejak 1996 dan merupakan salah satu sentra perikanan budidaya strategis di Sumsel. Namun, pada 2025 produktivitas tambak di kawasan tersebut tercatat menurun, salah satunya akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.

Ia mengungkapkan bahwa kawasan ini menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, persoalan listrik tidak hanya menyangkut sektor perikanan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Baca Juga: Inflasi Sumsel Naik Jelang 2026, Ini 8 Fakta yang Perlu Diwaspadai Warga

“Jaringan listrik PLN memang sudah masuk sejak 2019, tetapi kapasitas arusnya belum mencukupi. Akibatnya, selama ini pengelolaan jaringan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan pengelola tambak, yang tentu memiliki keterbatasan dan risiko,” jelasnya.

Aries Irwan Wahyu juga menegaskan bahwa PT. Wachyuni Mandira merupakan satu-satunya kawasan tambak udang yang memiliki legalitas resmi di wilayah tersebut. Dengan status legal ini, ia berharap persoalan kelistrikan dapat memperoleh solusi yang jelas dan berkelanjutan, berbeda dengan kawasan tambak lain yang berada di kawasan hutan lindung dan dinyatakan ilegal.

Melalui rapat lintas sektor ini, Pemprov Sumsel berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, PLN, dan pengelola tambak untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan langkah nyata. Penyelesaian masalah listrik di kawasan tambak udang PT. Wachyuni Mandira dinilai krusial demi menjaga keberlanjutan usaha, melindungi lapangan kerja, serta mendorong kembali pertumbuhan sektor perikanan budidaya di Sumatera Selatan.