Tasmalinda
Rabu, 17 Desember 2025 | 12:12 WIB
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik
Baca 10 detik
  • Keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kepedulian sosial mitra dan yayasan pengelola SPPG, bukan hanya kesiapan teknis dapur.
  • Mitra diminta membantu mengatasi keterbatasan fasilitas sekolah, seperti memperbaiki atap bocor atau membangun WC sebagai wujud kepedulian sosial.
  • BGN akan menerapkan aturan tegas, termasuk kewajiban alokasi dana minimal 30% mitra untuk kepentingan sosial dan pendidikan ke depan.

SuaraSumsel.id - Kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah penerima manfaat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dapur dan distribusi makanan. Lebih dari itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepedulian sosial para mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Menurut Nanik, mitra dan yayasan tidak boleh memandang MBG semata sebagai program penyediaan makanan. Mereka diminta turut memahami kondisi riil sekolah penerima manfaat, termasuk keterbatasan fasilitas yang masih banyak ditemui di lapangan.

“Kalau ada sekolah yang atapnya bocor, ya dibantu diperbaiki. Kalau ada yang belum punya WC, ya dibangunkan WC. Di situlah letak kepedulian sosial yang menjadi ruh dari program ini,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, sejak awal Program MBG dirancang sebagai bentuk kehadiran negara bagi anak-anak yang membutuhkan, bukan sekadar proyek teknis. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengarahkan agar pelaksanaan MBG melibatkan yayasan pendidikan, keagamaan, dan sosial—bukan badan usaha murni.

“Pak Presiden berpikir yayasan-yayasan inilah yang punya hati sosial, karena ini bantuan pemerintah untuk rakyat,” kata Nanik, mengutip arahan Presiden Prabowo.

Namun dalam perjalanannya, muncul sejumlah yayasan baru yang tidak sepenuhnya berlatar pendidikan, agama, atau sosial, tetapi ikut menjadi mitra SPPG. Kondisi ini, menurut Nanik, perlu diimbangi dengan komitmen moral agar program tidak bergeser dari tujuan awalnya.

Ia mengingatkan agar para mitra dan yayasan tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan, apalagi sampai mengorbankan kualitas gizi makanan yang disalurkan ke sekolah. Nanik mencontohkan praktik penghematan bahan pangan yang justru berdampak pada nilai gizi menu MBG.

“Kualitas jangan dikorbankan. Jangan sampai demi menekan biaya, porsi dan mutu makanan jadi tidak layak. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” tegasnya.

Baca Juga: BGN Minta Mitra dan Kepala SPPG Bersinergi: Program Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Gagal

Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Program MBG, Nanik menyampaikan bahwa saat ini BGN masih mengedepankan pendekatan persuasif. Namun ke depan, aturan yang lebih tegas akan diterapkan untuk menjaga integritas program.

BGN, lanjut Nanik, tengah menyiapkan petunjuk teknis bersama Wakil Ketua BGN Bidang Tata Kelola, Sony Sonjaya. Salah satu poin penting yang akan diatur adalah kewajiban alokasi dana mitra untuk kegiatan sosial dan pendidikan.

“Ke depan, minimal 30 persen dari pendapatan mitra harus dialokasikan untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Ini penting agar pelaksanaan MBG tidak melenceng dari niat awal Presiden,” ujarnya.

Dengan penguatan peran mitra dan yayasan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih lancar, berkelanjutan, dan benar-benar memberi dampak nyata bagi sekolah serta siswa penerima manfaat. Program ini diharapkan bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga menumbuhkan empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial di lingkungan pendidikan.

Load More