DBH Sumsel Turun 71 Persen, DAK Anjlok 83 Persen: Anggaran 2026 Sumsel Defisit Rp269 Triliun

SuaraSumsel.id - Situasi fiskal nasional yang menekan tak membuat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, kehilangan arah pembangunan. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, belum lama ini, ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan efisiensi penggunaan anggaran di semua lini pemerintahan daerah.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 39,38 persen untuk Sumsel menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah agar segera mengambil langkah taktis.

“Kita tidak boleh berdiam diri. Setiap rupiah harus tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Herman Deru dengan nada tegas.

Rakor bertema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI” itu dihadiri para kepala daerah se-Sumsel, baik secara langsung maupun virtual.

Forum ini membahas langkah strategis menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa bergantung penuh pada dana transfer pusat.

Anggaran Ditekan, Kemandirian Daerah Jadi Kunci

Herman Deru menilai, kondisi fiskal yang ketat ini harus menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal.

Selain sektor pajak, ia juga menyoroti perlunya reformasi besar pada BUMD.

“BUMD harus menjadi penggerak ekonomi yang nyata, bukan sekadar simbol. Kita ingin BUMD memberi dividen dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Baca Juga: Palembang Bakal Gelap, dari Sudirman hingga PS Mall, Catat Jadwal Mati Lampu Pekan Ini

Gubernur juga meminta seluruh aparat pengawas internal seperti APIP dan Inspektorat untuk aktif mendeteksi potensi kebocoran anggaran sejak dini. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga keuangan daerah tetap sehat di tengah keterbatasan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan nasional menekan defisit APBN 2026 yang mencapai Rp269 triliun.

Beberapa pos anggaran terpangkas dalam:

• Dana Bagi Hasil (DBH) turun 71,7 persen,
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen,
• Sementara DAK Nonfisik justru naik 2,6 persen, yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan kesehatan daerah.

Rahmadi menjelaskan, meski tekanan fiskal cukup besar, pemerintah daerah tetap bisa memperoleh dukungan pembangunan dengan strategi proaktif, seperti mengajukan program ke kementerian teknis sesuai prioritas nasional.

Kolaborasi Jadi Jawaban Krisis Anggaran

Menutup Rakor, Herman Deru kembali menegaskan bahwa strategi kolaboratif antara pusat dan daerah menjadi jawaban atas keterbatasan fiskal saat ini. Pemerintah Provinsi, kata dia, siap membantu kabupaten/kota memetakan potensi pendapatan dan mengarahkan sumber daya secara lebih efisien.