Kejati Usung Koper & Kardus dari Rumah Alex Noerdin: Bukti Baru Korupsi Pasar Cinde?

SuaraSumsel.id - Upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde di Palembang kembali memanas. Hari ini, tim Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel menyisir kediaman mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, di Jalan Merdeka.

Setelah penggeledahan hampir empat jam, tim penyidik terlihat keluar membawa satu kardus besar dan sebuah koper hitam, diduga berisi dokumen penting.

Informasi dari Kasi Penkum Kejati, Vanny Yulia Eka Sari, menyebutkan bahwa tim juga menyita puluhan dokumen yang dianggap relevan dengan penyidikan.

Penggeledahan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat, dimulai pada pukul 10.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.30 WIB.

Proses ini adalah kelanjutan dari penggeledahan sebelumnya pada 9 Juli di tiga rumah tersangka lain: eks Wali Kota Palembang Harnojoyo, Rainmar Yosnaidi, dan Edi Hermanto. Di lokasi itu, tim pun menyita berbagai barang bukti—mulai dari mobil Pajero, stempel perusahaan, flashdisk, hingga puluhan bundel data 

Melansir Sumselupdate.com-jaringan Suara.com, proses penggeledahan berjalan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejati dan penetapan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga seluruh tindakan bersifat legal dan didasarkan pada bukti awal dugaan aliran dana proyek Pasar Cinde.

Apa Makna “Koper Hitam” dan “Kardus Dokumen”?

Putri Alex Noerdin, Lury Elza, terlihat hadir dan terlihat tenang. Namun, ia memilih untuk tidak berkomentar.

Keheningan ini menambah tensi publik, yang makin berharap agar barang bukti dari rumah Alex bisa menjawab banyak teka-teki tentang aliran dana dan penempatan anggaran di proyek mangkrak itu.

Baca Juga: Semua Sudah Pulang, Kecuali Satu: Jemaah Haji Sumsel Masih Hilang di Tanah Suci

Koper dan kardus yang dibawa tim penyidik kemungkinan menyimpan informasi kunci, termasuk kontrak, dokumen keuangan, dan surat-surat yang bisa membantu menuntaskan kasus korupsi Pasar Cinde.

Langkah ini menunjukkan kesungguhan Kejati Sumsel menuntut pertanggungjawaban para elite politik di balik proyek tersebut.