SuaraSumsel.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan bahwa proses inventarisasi sumur minyak rakyat di lima kabupaten penghasil minyak di provinsinya akan rampung pada pertengahan Juli 2025.
Inventarisasi ini merupakan tahapan krusial dalam merapikan tata kelola sektor energi rakyat yang selama ini berjalan tanpa regulasi teknis yang jelas.
"Untuk proses inventarisir sumur minyak, pertengahan bulan ini, Juli harus selesai," ujar Deru saat diwawancarai di Palembang, Senin (7/7/2025).
Lima daerah menjadi fokus utama dalam proses inventarisasi sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan.
Kelimanya adalah kawasan yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong produksi minyak tradisional, yaitu Musi Banyuasin (Muba), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara).
Di wilayah-wilayah inilah aktivitas pengeboran oleh masyarakat berlangsung secara masif, bahkan disebut ada satu kabupaten yang memiliki belasan ribu titik sumur aktif.
Inventarisasi ini menjadi langkah awal untuk menata ulang sektor energi rakyat yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang ilegalitas.
Menurut Deru, jumlah sumur di masing-masing kabupaten sangat bervariasi, bahkan ada yang mencapai belasan ribu titik. Namun, angka pasti belum dapat dipublikasikan karena proses verifikasi lapangan masih berjalan.
Setelah inventarisasi tuntas, pemerintah akan masuk ke tahap seleksi pengelola resmi.
Baca Juga: Gubernur Herman Deru Tegas! Truk Batu Bara Dilarang Lintasi Jalan Umum di Sumsel
“Tapi mengelola sumur ini tidak boleh overlap. Kita akan seleksi BUMD mana yang cocok, UMKM mana yang cocok dan koperasi apa yang mampu,” tegas Deru.
Instruksi Kementerian ESDM
Langkah ini merespons surat resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Surat T-260/MG.04/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 3 Juni 2025 lalu.
Dalam surat tersebut, kepala daerah diminta segera melakukan inventarisasi sumur minyak yang dikelola masyarakat.
Alasan di balik inventarisasi ini cukup serius. Pemerintah pusat mencatat bahwa banyak sumur dikelola tanpa kaidah keteknikan yang baik, yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan dan gangguan keamanan sosial.
Selain itu, produksi minyak rakyat tidak dijual sesuai ketentuan, sehingga mengurangi penerimaan negara dan mengancam ketahanan energi nasional
Berita Terkait
-
Gubernur Herman Deru Tegas! Truk Batu Bara Dilarang Lintasi Jalan Umum di Sumsel
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Komitmen Pro Rakyat di Bangka Belitung Dengan Berbagai Bantuan Nyata
-
Jembatan Ambruk Picu Herman Deru Ultimatum Perusahaan Tambang: Bangun Jalan atau Berhenti
-
Travel ke Luar Negeri Makin Nyaman: ATM VISA Bank Sumsel Babel Solusinya
-
Lebih Banyak Beli Rokok daripada Beras? Ini Fakta Mengejutkan Warga Sumsel
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Pulang ke Palembang Usai Liburan, Satu Keluarga Kecelakaan di Tol Terpeka, 4 Tewas
-
Satu per Satu Dipanggil, 13 Lurah Diperiksa di Kasus Korupsi Lampu Jalan Palembang
-
BRI Perkuat Perlindungan Nasabah Lewat Penyesuaian Status Rekening Tabungan dan Giro
-
Bakar Rumah Mantan Mertua di PALI, Ayu Nyaris Diamuk Warga Usai Menyerahkan Diri
-
76,98 Persen Warga Sumsel Terkoneksi, Internet Kini Jadi Tulang Punggung Ekonomi