Heboh OTT, Eks Kadisnakertrans Sumsel Dituntut Cuma 8 Tahun, Padahal Ada Korban Luka Parah

SuaraSumsel.id - Kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumatera Selatan, Deliar Marzoeki, memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya heboh tertangkap tangan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), kini Deliar resmi dituntut  hanya 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Syaran Jafizhan di hadapan majelis hakim yang diketuai Idi Il Amin, SH, MH, di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (23/6/2025).

Dalam amar tuntutannya, JPU menegaskan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deliar Marzoeki dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar Jaksa Syaran melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.

Tak Hanya Penjara, Juga Wajib Bayar Uang Pengganti Rp1,3 Miliar

Selain hukuman pidana penjara, Deliar Marzoeki juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama 4 tahun.

Tuntutan tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 12B ayat (1), (2) Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana termuat dalam dakwaan primair.

Baca Juga: Youth NEET Sumsel Mencengangkan! 1 dari 5 Anak Muda Tak Sekolah dan Tak Bekerja

Jaksa menyatakan, uang tersebut diterima Deliar dari perusahaan Atyasa Mulia, sebagai imbalan atas penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi (K3).

Tragedi Kecelakaan Kerja Jadi Sorotan

Kasus ini mencuat usai insiden kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan Atyasa Mulia, di mana salah satu korban, Marta Saputra (41), mengalami luka serius.

Lengan kanannya putus, sementara bagian kaki kanannya remuk akibat kecelakaan lift barang yang dinyatakan “layak” oleh surat dari Disnakertrans Sumsel yang dipimpin Deliar saat itu.

Dalam dakwaannya, JPU memaparkan bahwa penerbitan surat K3 tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Parahnya lagi, surat tersebut tetap dikeluarkan setelah Deliar menerima sejumlah gratifikasi.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik tentang integritas pengawasan keselamatan kerja di Sumatera Selatan.

Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Jaksa juga membeberkan pertimbangan yang memperberat tuntutan, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian, JPU mengakui ada hal yang meringankan, yaitu sikap sopan terdakwa selama persidangan dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.

Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi untuk meringankan tuntutan yang diajukan JPU.

Meski sudah dituntut 8 tahun penjara, tuntutan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menilai tuntutan itu masih tergolong ringan, mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material, tetapi juga menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan kerja.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pejabat publik agar tidak bermain-main dengan kewenangan, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan keselamatan orang lain.

Apalagi, Deliar Marzoeki ditangkap dalam OTT yang mengundang perhatian luas masyarakat Sumatera Selatan.

Kini, semua mata tertuju pada majelis hakim yang akan memutus nasib Deliar Marzoeki.

Publik menanti dengan penuh rasa penasaran, apakah majelis hakim akan mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau justru memilih menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Apalagi, kasus ini bukan sekadar persoalan gratifikasi, tetapi juga menyangkut nyawa dan keselamatan pekerja yang menjadi korban akibat kelalaian prosedur.

Gelombang kritik dari masyarakat pun mulai bermunculan, mempertanyakan apakah tuntutan 8 tahun penjara sudah cukup mencerminkan keadilan. Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa, yang menjadi kesempatan terakhir bagi Deliar untuk meringankan hukuman.

Di tengah sorotan tajam masyarakat Sumatera Selatan, putusan hakim akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan semakin kuat atau justru sebaliknya.