Scroll untuk membaca artikel
Tasmalinda
Senin, 16 Juni 2025 | 21:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan di Palembang

SuaraSumsel.id - Pemerintah terus mengakselerasi pemerataan ekonomi melalui berbagai program berbasis kerakyatan.

Salah satu program teranyar yang kini tengah digaungkan adalah Koperasi Merah Putih, yang menyasar pemberdayaan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga kelurahan.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Perdagangan sekaligus Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, langsung turun ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menyosialisasikan program ini, Senin (16/6/2025).

Dalam kunjungannya, Zulhas—sapaan akrabnya—mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep Koperasi Merah Putih.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan, Ini Alasan Palembang Jadi Rebutan Generasi Muda Sumsel

Padahal, koperasi ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil.

Bukan koperasi biasa, Koperasi Merah Putih tidak hanya mengandalkan sistem simpan pinjam, melainkan didorong untuk memiliki unit usaha produktif seperti penyediaan pupuk, sembako, bahkan dalam waktu dekat platform pinjaman berbasis digital.

"Saya datang ke sini, banyak sekali yang masih belum memahami koperasi ini, jadi koperasi ini adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dan yang paling penting itu adalah keberpihakan pemerintah kepada rakyat," kata Zulkifli Hasan saat diwawancarai di Palembang, Senin.

“Yang paling penting, koperasi ini ada usahanya, jadi bisa berkembang. Tidak hanya sekadar simpan pinjam lalu gulung tikar, tapi betul-betul menopang kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Zulhas.

Pemerintah Kota Palembang pun menyambut baik program nasional ini dengan langkah konkret.

Baca Juga: Sumsel Sepekan: Warga Muratara Blokir Jalan Tolak Tambang Emas, Mahasiswa Papua Suarakan Raja Ampat

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan bahwa sudah terbentuk 107 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Palembang.

Menurutnya, kehadiran koperasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru agar aktivitas ekonomi tidak terpusat hanya di perkotaan.

“Ini adalah langkah konkret agar perputaran ekonomi menyentuh akar rumput. Kami sangat serius menyukseskan program ini,” tegasnya.

Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mencatat bahwa dari 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, sebanyak 91 persen telah melaksanakan musyawarah desa khusus untuk mendukung pembentukan koperasi.

Bahkan, beberapa daerah sudah 100 persen membentuk koperasi Merah Putih, seperti Musi Rawas, Ogan Ilir, Muratara, dan Palembang sendiri.

Namun, tantangan tetap ada. Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dana pinjaman koperasi, yang akan digelontorkan mencapai Rp3 miliar per koperasi.

Ilustrasi koperasi merah putih. [Ist]

Pengawasan ketat diperlukan agar dana tersebut tidak disalahgunakan dan benar-benar mendorong produktivitas usaha koperasi, termasuk menjadi agen gas elpiji, penyewaan alat pertanian, hingga penyedia kebutuhan pokok dengan harga grosir.

“Jika koperasi-koperasi ini berjalan baik, maka kesejahteraan masyarakat akar rumput akan meningkat secara signifikan, dan pertumbuhan ekonomi akan terasa nyata dari desa ke kota,” ujarnya.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan sekaligus soko guru perekonomian nasional di masa depan.

Menurut Zulhas, koperasi yang digagas ini tidak hanya sekadar wadah jual beli, melainkan pusat kegiatan ekonomi yang berperan memangkas rantai distribusi sembako dari produsen hingga ke konsumen. Dengan begitu, harga jual bisa ditekan dan daya beli masyarakat meningkat.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menargetkan pendirian sebanyak 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Saat ini, Zulhas mengklaim bahwa 97 persen dari target tersebut telah rampung dan siap beroperasi.

“Presiden ingin agar di setiap desa dan kelurahan tersedia pusat kegiatan ekonomi yang kuat. Jangan sampai warga mendapatkan sembako dengan harga tinggi karena rantai pasok yang terlalu panjang,” ujarnya.

Zulhas juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru yang dinilainya cepat tanggap dalam mendukung program strategis nasional ini. Ia menyebut Sumsel sebagai salah satu provinsi yang paling progresif dalam implementasi KPM.

Load More