SuaraSumsel.id - Insiden memalukan terjadi di lingkungan kantor pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, berinisial DD (35), melapor ke polisi setelah menjadi korban pengeroyokan oleh rekan kerjanya sendiri.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/6/2025) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB, di halaman parkir kantor Dinas PUPR Palembang, yang terletak di Jalan Mayor Memet Sastra Wirya, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
Peristiwa ini pun kemudian viral di media sosial dengan beragam kometar negatif dari warganet.
Akibat pengeroyokan tersebut, DD mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya.
Tidak terima dengan perlakuan tersebut, DD kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut.
Diceritakan DD, saat kejadian dirinya sedang berada di halaman kantor.
Tiba-tiba, datang pelaku utama berinisial UA bersama beberapa orang rekannya.
Tanpa banyak bicara, para pelaku langsung menyerangnya secara brutal.
Baca Juga: Kolaborasi Kilang Pertamina dan BUMN Wujudkan Kampung Iklim Lestari Sei Selincah Palembang
“Tiba-tiba UA datang bersama teman-temannya. Mereka langsung memukuli saya,” kata DD kepada petugas kepolisian.
Menurut DD, perselisihan antara dirinya dan UA sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
Penyebabnya diduga karena persoalan pekerjaan yang tak kunjung selesai dan memicu ketegangan di antara mereka.
“Memang ada masalah, tapi saya sesalkan dan tidak menyangka akan diselesaikan dengan cara seperti ini,” ucapnya menyesalkan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Andi Kurniawan, membenarkan adanya laporan pengeroyokan yang melibatkan pegawai Dinas PUPR Palembang.
“Laporan sudah diterima. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami akan memanggil para saksi, termasuk terlapor UA, untuk dimintai keterangan,” tegas Andi.
Sementara itu, suasana di lingkungan kantor Dinas PUPR Palembang pasca-insiden tersebut terpantau masih kondusif, meski ada beberapa pegawai yang tampak membicarakan kejadian tersebut. Beberapa di antara mereka menyayangkan aksi kekerasan itu terjadi di lingkungan kerja pemerintahan.
“Masalah pekerjaan seharusnya diselesaikan secara profesional, bukan dengan kekerasan,” kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Kasus pengeroyokan ini menambah daftar panjang persoalan internal di lingkungan pemerintahan yang berujung ke ranah hukum.
Banyak pihak berharap agar masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan tanpa melibatkan aksi main hakim sendiri.
DD berharap, laporannya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. “Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya singkat.
Komentar buruk dari netizen
Peristiwa pengeroyokan di lingkungan kantor Dinas PUPR Palembang ini pun memancing beragam komentar dari warganet.
Banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi brutal tersebut. Salah satu netizen menyoroti pernyataan pejabat terkait yang sempat menyebut adanya masalah terkait unggahan di media sosial.
"Yang mano yg bener, kato sekdin nyo masalah cuitan di medsos. Ai mudike brti sekdin nyo," tulis seorang pengguna media sosial mempertanyakan kejelasan informasi yang beredar.
Tak sedikit pula netizen yang mengaitkan kejadian ini dengan persoalan pembagian tugas atau bahkan dugaan perebutan hak yang dinilai tak adil.
"Pembagian dak rato jdi rebot," tulis warganet lain menyinggung isu ketidakadilan di lingkungan kerja.
Bahkan ada juga yang mendesak agar oknum pegawai yang terlibat segera diberhentikan.
"Laporkan dan berentikan pppk yang banyak gaya," tegas salah satu komentar.
Sementara itu, sebagian netizen mengecam keras aksi pengeroyokan tersebut, menyebutnya sebagai contoh buruk pegawai negeri yang tidak menjaga profesionalisme.
"Berebut duet haram memalukan," sindir salah satu pengguna media sosial dengan emoji tawa.
Ragam komentar bernada kritis itu menunjukkan betapa publik menaruh perhatian serius pada etika dan moral aparatur sipil negara, terlebih jika menyangkut kekerasan di lingkungan kerja.
Berita Terkait
-
Kolaborasi Kilang Pertamina dan BUMN Wujudkan Kampung Iklim Lestari Sei Selincah Palembang
-
Resmi Diluncurkan! Ini Manfaat Kartu Identitas Pedagang (KIP) untuk Pedagang Pasar Palembang
-
Menyalakan Harapan dari Sampah: Menakar Energi Bersih Pembangkit Listrik di Palembang
-
Pendaftaran SPMB Palembang 2025 Tahap 2 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Link Resminya
-
Puluhan Wilayah Palembang & Sekitarnya Alami Pemadaman Listrik, Ini Jadwal Lengkapnya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
Kerja di Palembang Gaji UMR, Mending Nabung Emas atau Reksadana Biar Cuan?
-
Kompak di Kursi Terdakwa, Alex Noerdin dan Harnojoyo Jalani Sidang Perdana Kasus Pasar Cinde
-
BRI Kucurkan Rp130 Triliun untuk UMKM, Simak Cara Bank BUMN Ini Dongkrak Ekonomi Kerakyatan
-
Geger di Baturaja! Pria Diduga Perusak Pos Polisi Ditembak Saat Ditangkap
-
Murah atau Aman? Ini Pilihan Ban Terbaik untuk Mobil Bekas di 2025, Jangan Salah Beli