Investasi Ekonomi Sumsel Tembus Rp70,92 Triliun, Serap 47.792 Tenaga Kerja

SuaraSumsel.id - Investasi di Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat pencapaian sepanjang 2024. Dengan realisasi investasi mencapai Rp70,92 triliun, angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Peningkatan signifikan ini didorong oleh investasi besar di sektor industri kertas, pertambangan, serta listrik, gas, dan air. Tak hanya itu, investasi asing dari negara-negara seperti Singapura, Tiongkok, dan Malaysia juga terus mengalir deras ke Sumsel.

Penata Kelola Penanaman Muda Ahli Madya DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto mengatakan jumlah tersebut 170,89 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel sebesar Rp41,5 triliun.

Realisasi itu juga 109,41 persen dari target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang ditetapkan sebesar Rp64,82 triliun.

Baca Juga: Pertemuan Tahunan BI 2024: Kunci Sinergi Menuju Stabilitas Ekonomi Nasional

"Realisasi investasi Sumsel sepanjang 2024 sebesar Rp70,92 triliun itu melebihi target RPJMD dan BKPM," katanya.

Ia merinci untuk nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp36,67 triliun atau naik 42,37 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan, untuk penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp34,52 triliun atau naik 56,53 persen secara yoy.

Lima subsektor tertinggi untuk realisasi PMA dan PMDN pada 2024, yaitu sektor industri kertas dan percetakan menjadi investasi terbesar di Sumsel yang mencapai Rp25,02 triliun.

Sektor pertambangan Rp9,64 triliun, listrik gas dan air Rp8,22 triliun, industri makanan Rp5,81 triliun, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan Rp5,52 triliun.

"Alhamdulillah Provinsi Sumsel pada triwulan IV masuk lima besar nasional untuk realisasi PMA nasional," ujarnya.

Baca Juga: Sinergi Jaga Stabilitas, Sumsel Siap Hadapi Tantangan Global Dan Transformasi Ekonomi

Eko mengatakan investasi PMA tertinggi berasal dari Singapura senilai Rp26,98 triliun, Tiongkok Rp4,12 triliun, Malaysia Rp1,28 triliun, Jepang Rp407 miliar, dan Luksemburg Rp330 miliar.