Hari Tani di Sumsel: Konflik Agraria Berkepanjangan, Petani Desak Reforma Agraria Sejati

Situasi konflik agraria seperti ini, diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuasn Hukum (LBH) Palembang, Fribertson Parulian Samosir masih banyak ditemui di Sumsel. LBH pun banyak menerima pengaduan sengketa agraria.

Dalam proses advokasi, LBH akan lebih dahulu mengetahui sumber permasalahan yang kemudian dilakukan upaya litigasi dan non litigasi.

"Kebanyakan konflik agraria karena stuktural, karena itu upaya advokasinya yang juga stuktural dengan memberikan kesadaran berorganisasi dan hukum kepada kelompok tani," ucapnya,

Koordinator KPA Sumsel, Untung Saputra menambahkan jika konflik yang berkepanjangan terjadi karena belum seriusnya Pemerintah memahami reforma agraria yang hanya diartikan sebagai pembuatan sertifikat lahan.

Baca Juga: Aspenku Sumsel 5 Tahun Berkarya, Dorong UMKM Sumsel Go Internasional

"Banyak konflik yang terjadi karena masifnya oligarki menyerobot dan Pemerintah cenderung mengabaikannya sampai bertahun-tahun. Ketiga kelompok masyarakat petani yang hadir di acara ini, bukti jika Pemerintah belum selesai mewujudkan Reforma Agraria," ungkapnya pada masa petani.

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumsel, Kelik Budiono menilai pihaknya mengedepankan kehati-hatian dalam penyelesaian konflik agraria. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian konflik yang berlarut-larut ini.

"BPN memperhatikan 3 syarat yang harus jelas objek, subjek dan riwayat tanahnya. Kebetulan saya baru di Sumsel dan dari yang saya dengar permasalahannya ini, saya akan mengupayakan membuka data kembali. Keseluruhan konflik yang disampaikan sudah menjadi catatan dan atensi saya," ucapnya usai acara.