SuaraSumsel.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menyosialisasikan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 guna meminimalisasi kecurangan.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan pihaknya melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Berdasarkan IKP Sumsel berada di peringkat 4 dari 28 provinsi yang masuk kategori kerawanan sedang dengan skor 55,32.
"Adanya IKP ini agar bisa memitigasi permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan yang akan berlangsung," katanya saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan pada Pilkada Serentak 2024, di Palembang, Sabtu (21/9/2024).
Ia mengatakan ada beberapa isu strategis yang harus diwaspadai untuk memitigasi potensi pelanggaran yang terjadi, yaitu netralitas ASN, TNI/Politik, kode etik penyelenggara Pemilu, rekapitulasi perhitungan, perolehan suara berjenjang yang bermasalah, intimidasi terhadap para calon kepala daerah, dan politik uang.
“Mitigasi penting dilakukan sehingga pengawasan harus berjalan dengan baik,” kata Kurniawan.
Sementara itu Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Massuryati mengatakan kenaikan peringkat Sumsel karena skor kerawanan alami peningkatan.
"IKP Sumsel yang dirilis 2022 hanya sebesar 35,07 poin, tapi pada 2024 menjadi 55,32 poin," katanya.
Kemudian, pada dimensi sosial politik, skor Sumsel cukup besar mencapai 11,41 dan berada peringkat 8 secara nasional.
Baca Juga: Perempuan Basemah, Penjaga Hutan Adat Sebagai Benteng Sungai Lematang
Lalu, untuk tahapan pencalonan, skor Sumsel juga masuk kategori tinggi dengan 13,12 poin dan berada pada peringkat 4 secara nasional.
Sedangkan, tingkat kerawanan pemilihan dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel, namun Kabupaten Lahat termasuk ke dalam kategori kerawanan tinggi, sebanyak 11 kabupaten dan kota masuk kategori kerawanan sedang, dan lima daerah kerawanan rendah.
"Untuk kategori kerawanan tahapan Pilkada, terdapat dua wilayah di Sumsel masuk daerah kerawanan tinggi, yaitu Musi Banyuasin (Muba) dan Lahat," katanya.
Ia menjelaskan Muba masuk kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sedangkan Lahat masuk kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan.
Namun, Pilkada Sumsel dan kabupaten/kota tak masuk kategori rawan pada saat kampanye dan pungut hitung, peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan pada masa tahapan tersebut. Sebab, bisa saja terjadi potensi atau hal-hal yang tidak diinginkan.
"Tidak menutup kemungkinan potensi kerawanan tinggi terjadi pada tahapan kampanye dan pungut hitung meski Sumsel tidak masuk kerawanan tinggi secara nasional. Tetap konsentrasi, apapun bisa terjadi saat Pilkada nanti. Teorinya semua calon ingin menang, tidak ingin kalah meskipun mereka mengatakan siap menang siap kalah," jelasnya.
Berita Terkait
-
Perempuan Basemah, Penjaga Hutan Adat Sebagai Benteng Sungai Lematang
-
Eks JI Sumsel Evaluasi Paham Radikalisme, Komitmen Kembali ke NKRI
-
Fraksi-fraksi DPRD Prov Sumsel Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD TA 2025
-
BPBD Sumsel Laporkan 1.098 Titik Panas dalam 2 Pekan, Ancam Kesehatan
-
Kejati Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Mega Proyek LRT Sumsel
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Kejutan Undian Pesirah Bank Sumsel Babel, Nasabah Muara Rupit Sukses Boyong Toyota Rush
-
Kejagung Periksa Kajari Pagaralam, Ini 5 Fakta Sebenarnya di Balik Isu OTT
-
Ampera Ditutup 4-5 April, Ini Jalur Alternatif Tercepat yang Bisa Dilalui Warga Palembang
-
Bank Sumsel Babel Percepat Akses Pembiayaan Lewat Kolaborasi Rp300 Miliar dengan SMF
-
Hampir 40 Persen, Belanja Pegawai Palembang Tekan APBD, Ini Dampak Nyatanya