SuaraSumsel.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat per 31 Mei 2024 realisasi pendapatan negara daerah itu senilai Rp7,47 triliun dan belanja negara Rp18,28 triliun.
Kepala Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Provinsi Sumsel Ferdinan Lengkong di Palembang, Jumat, mengatakan secara umum kinerja pelaksanaan APBN wilayah Sumsel menunjukkan kinerja yang optimal,
Ia menyebutkan, pencapaian realisasi tersebut masing-masing meningkat sebesar 5,61 persen dan 24,11 persen dibandingkan periode yang sama 2023.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp6,60 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD)sebesar Rp11,68 triliun.
Baca Juga: Pelaku Utama Pembunuhan dan Pengecoran Pegawai Koperasi Diboyong ke Palembang
"Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumsel optimal, realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode tahun lalu," katanya.
Pendapatan negara dari sisi penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp6,278.92 miliar.
Sedangkan, untuk penerimaan pajak sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai 31.58 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan positif sebesar 4,62 persen. Hal ini dipengaruhi faktor peningkatan setoran PPh 21 di seluruh sektor yang menunjukkan baiknya level penghasilan karyawan serta serapan tenaga kerja.
Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pencapaian penerimaan terdiri dari pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp790,53 miliar, dan pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp404,50 miliar. PNBP aset, piutang, dan lelang di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp25,22 miliar.
Lebih lanjut disebutkan, kinerja belanja negara yang tumbuh positif didorong dari sisi belanja K/L dan penyaluran TKD yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD.
Baca Juga: Ampera Tourism Fun 2024 Sukses! 3500 Pelari Menjelajahi Keindahan Palembang
Belanja kementerian dan lembaga dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan, kegiatan pemilu di 2024, beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bidik Misi pada satuan kerja K/L Kementerian Agama, dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.
"Kinerja belanja negara ini digunakan untuk peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial," kata Ferdinan. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Kasus Bikin Konten Rendang Hilang, Polisi Periksa Pelapor Willie Salim
-
Gubernur Herman Deru Buka Rakor Forkopimda Se-Sumsel
-
Gercep Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Herman Deru Cek Jalur Tol Alternatif Palembang-Betung
-
Jejak Pendidikan Umi Hartati: Sarjana Ekonomi hingga Ketua Komisi yang Ditahan KPK
-
Dijerat OTT KPK, Ini Daftar Kekayaan Miliaran Umi Hartati yang Jadi Sorotan
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Lebaran Berdarah, Tukang Parkir Kritis Ditusuk 7 Kali Pengunjung Club DA 41 Palembang
-
Kronologi Siswi SD Hilang 2 Hari, Ditemukan Dicabuli di Hotel Palembang
-
Wisata Maut di Ogan Ilir: Speedboat Terbalik Lagi, 'Tak Basah Tak Bayar'
-
Baru Kenal, Pemuda 19 Tahun Tega Cabuli Siswi SD di Hotel Melati Palembang
-
Ritel Hingga Perkebunan, Puluhan Perusahaan di Sumsel Tak Cairkan THR