Ada Apa dengan SD Negeri di Palembang? Pendaftar Merosot, Tergerus Sekolah Swasta

SuaraSumsel.id - Sejumlah sekolah dasar (SD) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami penyusutan jumlah pendaftar siswa baru pada tahun ajaran 2024/2025. Saat semua mencoba peruntungan agar masuk dalam sekolaah di bawah naungan Pemerintah, namun SD di Plaembang malah sepi peminat.

Sekain SD Negeri 20 Palembang, Disdik Palembang menyebut ada sekolah-sekolah dasar lainnya yang mengalami nasib serupa. Meski demikian, Disdik mengharapkan agar proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan meski dengan sejumlah mekanisme, misalnya memindahkan siswa dari sekolah terdekat.

 "Strategi tersebut kemungkinan kami pakai, namun kami juga masih memikirkan langkah tersebut, masih kemungkinan ya," kata Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ansori dikonfirmasi Suara.com, Senin (24/5/2024).

Dia kembali mencontohkan SDN 20 Palembang yang berada di wilayah Jalan Kancil Putih, Demang Lebar Daun berdekatan dengan sekolah swasta ternama.

Akibatnya orang tua di wilayah tersebut lebih memilih sekolah swasta ketimbang sekolah negeri.

"Akibatnya SD Negeri 20 tidak ada peminat pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024," ujarnya sebelumnya.

"Kalau saya melihat ya kawasan ini banyak warga yang berkecukupan, yakni menengah ke atas sehingga lebih memilih sekolah swasta," kata Ansori menjelaskan.

 Pihaknya mengalihkan siswa yang mendaftar di sekolah lain yang penuh kapasitas untuk diarahkan ke SD tersebut agar mencukupi jumlah siswanya pada tahun 2024.

Ansori menegaskan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan PPDB 2024.

Baca Juga: Haji Wafat Tetap Dapat Air Zamzam, Pastikan Jaga Keberkahan dan Ketentuan

Disdik Palembang membentuk dan menugaskan tim, bahkan ia juga ikut turun langsung mengawasi agar menyidak sekolah-sekolah guna mengetahui kondisi secara langsung mekanisme dan menyukseskan PPDB 2024.

Ia menyebutkan tim tersebut melakukan sidak ke sekolah secara rahasia dan tanpa diketahui pihak sekolah yang akan dikunjungi. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa pihak sekolah tidak bisa merekayasa apapun yang mereka lakukan.

Ansori menegaskan apabila mendapatkan pihak sekolah yang melakukan tindakan melanggar hingga adanya perilaku suap, maka pihaknya akan menindak dengan tegas.

"Kami pasti melakukan evaluasi apabila ada sekolah yang melakukan pelanggaran, kemudian kami juga mengimbau kepada warga agar melaporkan apabila mendapatkan hal yang bermasalah melalui aplikasi PPDB tersebut secara langsung," katanya. [ANTARA]