SuaraSumsel.id - Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) resmi memberlakukan larangan ekspor ayam mulai 1 Juni sejalan dengan keputusan kabinet pada 23 Mei lalu.
Kementerian itu mengatakan akan memastikan larangan ekspor dijalankan. Izin-izin mencakup ekspor ayam hidup, karkas ayam utuh, potongan daging ayam, dan produk makanan berbahan dasar ayam tidak akan dikeluarkan lagi.
Larangan ekspor akan diberlakukan melalui Departemen Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia (MAQIS), kata MAFI seperti dikutip Bernama, Rabu (1/6).
Berdasarkan pantauan ANTARA di Pasar Pudu, Kuala Lumpur, Kamis, harga karkas ayam utuh mencapai 10-11 RM (Rp33.150-Rp36.460) per ekor.
Pemerintah Malaysia sejak 5 Februari telah menetapkan harga pagu ayam standar pada 8,90 RM guna mengatasi isu kenaikan harga terkait kelangkaan pasokan ayam.
Berdasarkan data dari sistem i-MAQIS yang dikeluarkan MAFI melalui situs resminya pada 1 Juni, pada 2021, Malaysia mengimpor 60.302 metrik ton (MT) ayam potong dari Thailand, 1.888 MT dari China, 1.809 MT dari Brasil, dan 50 MT dari Denmark.
Pada tahun yang sama, Malaysia mengekspor daging ayam potong sebanyak 9.032 MT ke Thailand, 236 MT ke Singapura, 58 MT ke Jepang, dan 29 MT ke Papua Nugini.
Malaysia mengekspor 70 MT karkas ayam bulat ke Thailand, 443 MT ke Timor Leste, 181 MT ke Singapura, sedangkan ekspor dalam bentuk ayam potong mencapai 2.331 MT ke Thailand, 56 MT ke Singapura, 8 MT ke Hongkong dan 7 MT ke Jepang.
Selama tahun ini hingga 30 April, Malaysia mengimpor 32.949 MT ayam potong dari Thailand, 2.833 MT dari China, 1.113 MT dari Brasil, dan 46 MT dari Denmark.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sumsel 2 Juni 2022, Palembang Bakal Hujan di Malam Hari
Dalam bentuk ayam hidup, Malaysia telah mengekspor sebanyak 367.756 ekor ke Thailand, 13.241.038 ekor ke Singapura dan 990 ekor ke Pakistan.
Semua persetujuan izin untuk mengeluarkan komoditas mulai 1 Juni 2022 dibatalkan dan diblokir. Pengawasan fisik di semua pintu keluar dilakukan oleh aparat penegak MAQIS dan kegiatan ekspor ayam dilarang.
Mereka yang terbukti bersalah berdasarkan sub-bagian 11 (2) dan 1 (3) Undang-Undang Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia 2011 (UU 728) dapat didenda tidak lebih dari 100.000 ringgit Malaysia (RM) (Rp331,35 juta) atau penjara tidak lebih dari enam tahun, atau keduanya.
Berita Terkait
-
Inovasi Baru, Malaysia Airlines Lakukan Penerbangan Pertama Gunakan Bahan Bakar Minyak Goreng
-
Bengkalis Ajukan Izin Pembukaan Pelabuhan Internasional Selatbaru-Malaysia
-
Lakukan Tugas Pengamanan, Prajurit TNI di Perbatasan RI-Malaysia Gagalkan Penyelundupan Sabu 13,6 Kilogram
-
Bekerja Sejak berusia 16 Tahun, Lili Herawati Diduga Disekap dan Disiksa Oleh Majikannya Selama 8 Tahun di Malaysia
-
Aditya Zoni Langsung Ajak Terbang ke Malaysia, Istri Ngidam
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Bengkulu 9 Jam, Lima Koper Barang Bukti Dibawa ke Jakarta
-
FIFGROUP Gelar Hajatan Cabang Mukomuko, Angkat Tradisi Kesenian Irama Minang Berhadiah Honda ADV
-
Tak Sekadar Modal, OJK dan Pemprov Sumsel Siapkan Jalan 100.000 Sultan Muda Tembus Pasar
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Sebelum Jadi Deputi BGN, Ini Warisan Penanganan Kasus Ketut Sumedana di Kejati Sumsel