SuaraSumsel.id - Kisah pria sakit yang meninggal dunia di kantor Dinas Dukcapil, saat rekam e-KTP untuk urus kartu BPJS ramai dibahas di dunia maya.
Warganet dibikin terenyuh karena warga dalam kondisi sakit masih harus menjalani rekam e-KTP hingga akhirnya meninggal dunia.
Disebutkan pria ini bernama Amiluddin (55), warga Kecamatan Kajang, Bulu Kumba. Video ini pu ditanggapi oleh pemerintah kabupaten setempat, Selasa (15/3/2022).
Di video tersebut terlihat pria yang sedang lunglai, dan sempoyongan tampak berada di meja perekaman elektronik KTP. Dia ditemani oleh seorang perempuan yang menegaskan jika ingin membuat KTP untuk urus BPJS saat berobat.
DIa sebelumnya dirawat di RSUD Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba selama tiga hari dengan diagnosa sakit organ usus.
"Karena tidak memiliki BPJS, pihak rumah sakit menawarkan pakai surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat," kata Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad dalam keterangan tertulis ke awak media.
Tawaran dari rumah sakit, ditolak oleh pihak keluarga pasien sehingga meminta keluar paksa hari Selasa siang (15/3/2022).
Pihak keluarga dan Amiluddin ternyata berubah pikiran dan datang untuk mengurus e-KTP yang menjadi syarat urus BPJS. Disebutkan jika Kadis Dukcapil sempat melihat Amiluddin lunglai sehingga memberikan kursi roda.
Beberapa saat setelah perekaman, Amiluddin terjatuh. Saat dibawa ke bangku panjang, Amiluddin ternyata sudah meninggal dunia.
Baca Juga: Prakiraan BMKG 16 Maret 2022, Sumsel Bakal Berawan hingga Dini Hari
Video ini pun ramai dikomentari warganet. Ada warganet yang kemudian mempertanyakan pengurusan e-KTP tersebut buat mengurus BPJS.
"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejatinya tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Tolong abis ini. Yang blom punya e-ktp, urus e-ktpnya. Yang blom punya bpjs, urus bpjsnya. Jangan nunggu sakit dulu," imbuh warganet ini.
"Ini lah makanya yg bikin susah rakyat terlalu ribet prosedur nya," ujar novitanovilawati.
Namun ada juga warganet yang menyalahkan warga ini, karena tidak mengurus BPJS sebagai jaminan kesehatan.
Berita Terkait
-
Iuran BPJS Tenaga Kebersihan dan Satpam Pemkot Padang Tak Dibayarkan, Nilainya Capai Rp 503,33 Juta
-
Kantor BPJS Kesehatan Lebak Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik
-
CEK FAKTA: Kalau Mau Dibantu Indonesia, Ukraina Wajib Gabung BPJS Kesehatan, Benarkah?
-
Mardani Ali Sera: BPJS Jadi Syarat Pelayanan Publik, Tambah Beban Rakyat
-
Heboh Nisan Makam Bertuliskan Keturunan Nabi, Jual Beli Tanah di Tangsel Wajib Pakai BPJS Kesehatan
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
-
Detik-detik Gibran Tiba di Istana Wapres Pasca-Mundur: Relawan Rebutan Salaman, Ada Dorong-dorongan
Terkini
-
7 Tahun Perjalanan Gibran: 5 Keputusan yang Mengantarnya dari Solo ke Kursi Wapres
-
Korban Dugaan Pelecehan Unila Diwisuda, Perjuangan Hukumnya Belum Usai
-
Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?
-
28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu
-
Enam Tersangka Penyerangan Polres Merangin Ditahan, Bagaimana Nasib Dua Anak?