SuaraSumsel.id - Kisah pria sakit yang meninggal dunia di kantor Dinas Dukcapil, saat rekam e-KTP untuk urus kartu BPJS ramai dibahas di dunia maya.
Warganet dibikin terenyuh karena warga dalam kondisi sakit masih harus menjalani rekam e-KTP hingga akhirnya meninggal dunia.
Disebutkan pria ini bernama Amiluddin (55), warga Kecamatan Kajang, Bulu Kumba. Video ini pu ditanggapi oleh pemerintah kabupaten setempat, Selasa (15/3/2022).
Di video tersebut terlihat pria yang sedang lunglai, dan sempoyongan tampak berada di meja perekaman elektronik KTP. Dia ditemani oleh seorang perempuan yang menegaskan jika ingin membuat KTP untuk urus BPJS saat berobat.
DIa sebelumnya dirawat di RSUD Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba selama tiga hari dengan diagnosa sakit organ usus.
"Karena tidak memiliki BPJS, pihak rumah sakit menawarkan pakai surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat," kata Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad dalam keterangan tertulis ke awak media.
Tawaran dari rumah sakit, ditolak oleh pihak keluarga pasien sehingga meminta keluar paksa hari Selasa siang (15/3/2022).
Pihak keluarga dan Amiluddin ternyata berubah pikiran dan datang untuk mengurus e-KTP yang menjadi syarat urus BPJS. Disebutkan jika Kadis Dukcapil sempat melihat Amiluddin lunglai sehingga memberikan kursi roda.
Beberapa saat setelah perekaman, Amiluddin terjatuh. Saat dibawa ke bangku panjang, Amiluddin ternyata sudah meninggal dunia.
Baca Juga: Prakiraan BMKG 16 Maret 2022, Sumsel Bakal Berawan hingga Dini Hari
Video ini pun ramai dikomentari warganet. Ada warganet yang kemudian mempertanyakan pengurusan e-KTP tersebut buat mengurus BPJS.
"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejatinya tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Tolong abis ini. Yang blom punya e-ktp, urus e-ktpnya. Yang blom punya bpjs, urus bpjsnya. Jangan nunggu sakit dulu," imbuh warganet ini.
"Ini lah makanya yg bikin susah rakyat terlalu ribet prosedur nya," ujar novitanovilawati.
Namun ada juga warganet yang menyalahkan warga ini, karena tidak mengurus BPJS sebagai jaminan kesehatan.
Berita Terkait
-
Iuran BPJS Tenaga Kebersihan dan Satpam Pemkot Padang Tak Dibayarkan, Nilainya Capai Rp 503,33 Juta
-
Kantor BPJS Kesehatan Lebak Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik
-
CEK FAKTA: Kalau Mau Dibantu Indonesia, Ukraina Wajib Gabung BPJS Kesehatan, Benarkah?
-
Mardani Ali Sera: BPJS Jadi Syarat Pelayanan Publik, Tambah Beban Rakyat
-
Heboh Nisan Makam Bertuliskan Keturunan Nabi, Jual Beli Tanah di Tangsel Wajib Pakai BPJS Kesehatan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sengketa Pengawalan Truk CPO Berujung Bentrok Bersenjata, Ada Apa di Muara Lakitan?
-
Mengapa Dodi Reza Dipanggil Kejati? Fakta Baru Kasus Sungai Lalan Mulai Terungkap
-
Pria di Musi Rawas Tewas Diracun Selingkuhan dengan Sianida, Ini Kronologinya
-
Kilang Plaju Cetak Operator Scaffolding Bersertifikat, Dorong Kesiapan Tenaga Kerja Lokal
-
Dari Sawit hingga Mess Dibakar, Ini Kronologi Kerusuhan PT BCP Group Wilmar