BPS: HET Minyak Goreng Pemerintah Bisa Memicu Deflasi Ekonomi

SuaraSumsel.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penurunan harga komoditas minyak goreng memicu terjadinya deflasi pada Februari 2022 yang sebesar 0,02 persen dengan andil mencapai 0,11 persen.

“Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar pada deflasi dengan komoditas terbesar adalah minyak goreng yang memiliki andil 0,11 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Setianto mengatakan penurunan harga minyak goreng ini terjadi seiring pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Selain minyak goreng, komoditas yang turut memicu deflasi pada Februari adalah telur ayam ras dengan andil sebesar 0,10 persen karena surplus telur ayam ras sehingga pasokan meningkat dan harganya menjadi turun.

Baca Juga: Viral Usulan Provinsi Sumsel Barat, Pengamat: Wajar, Sumsel Diusulkan Dimekarkan Sudah Sejak Reformasi

Lalu daging ayam ras juga menunjukkan andil 0,06 persen terhadap deflasi Februari karena produksi ayam surplus sedangkan permintaan normal sehingga menyebabkan harga turun.

Komoditas minyak goreng, telur ayam ras dan daging ayam ras ini masuk dalam kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,84 persen dengan andil 0,22 persen terhadap deflasi Februari 2022.

Deflasi turut terjadi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan namun hanya sebesar 0,04 persen dan relatif tidak memberikan andil terhadap deflasi Februari 2022.

Sementara sembilan kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yaitu pakaian dan alas kaki 0,09 persen, kesehatan 0,33 persen, transportasi 0,07 persen, pendidikan 0,07 persen serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,53 persen.

Kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen serta kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,45 persen.

Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Elit Politik di Sumsel Cenderung Pilih Wait And See

“Kenaikan bahan bakar rumah tangga disebabkan karena kenaikan LPG non subsidi,” ujarnya.