SuaraSumsel.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan seluruh kepala daerah bekerja dengan baik dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Wapres Ma’ruf Amin menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
"Ya kami (Pemerintah pusat) sudah minta kepala daerah semua untuk bekerja dengan baik, jangan sampai mengalami hal yang seperti itu, jangan sampai terkena KPK," kata Wapres Ma’ruf usai memimpin rapat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, seperti dalam keterangan yang diterima Kamis.
KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga seluruh kepala daerah harus bekerja pula sesuai dengan aturan.
Baca Juga: Bersama 6 Provinsi di Pulau Sumatera, Sumsel MoU Kerjasama antar Daerah
"KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diamanatkan oleh UU. Oleh karena itu, kami minta kepala daerah semua juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi terkait penangkapan Rahmat Effendi dan sejumlah orang dalam OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (5/1).
"Saat ini, Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan," kata Firli.
Dalam OTT, KPK mengamankan Rahmat Effendi beserta 11 orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan beberapa pihak. Sejauh ini ada sekitar 12 orang. Di antaranya benar Wali Kota Bekasi, lalu ada pula ASN Pemkot Bekasi dan beberapa pihak swasta," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Palembang Diguyur Hujan Gerimis, Ini Prakiraan Cuaca Sumsel 6 Januari 2022
Rahmat Effendi dan beberapa pihak terlibat tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dimintai keterangan terhadap kasus yang melibatkan kader Partai Golkar tersebut.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," ujar Ali. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Diduga Terima Suap Rp 5,7 Miliar, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditahan di Gedung KPK
-
Wali Kota Bekasi Kena OTT, Wapres Maruf Minta Kepala Daerah Kerja Sesuai Aturan
-
Terkena OTT KPK, Ini Profil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
-
Jangan Sampai Kena OTT KPK, Wapres Warning Seluruh Kepala Daerah Indonesia
-
Walkot Rahmat Effendi Terjaring OTT KPK, Begini Kondisi Pelayanan Publik Di Kota Bekasi
Terpopuler
- Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain China Emosi: Saya Lihat Itu dari Kamar Hotel
- 9 Mobil Bekas Murah Sekelas Alphard Mulai Rp 60 Juta: Captain Seat Nyaman Selonjoran
- 5 Rekomendasi Moisturizer untuk Usia 50 Tahun ke Atas: Wajah Jadi Lembap dan Awet Muda
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 7 Mobil Bekas Toyota-Suzuki: Harga Mulai Rp40 Jutaan, Cocok buat Keluarga Kecil
Pilihan
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
-
Usai Tepuk Pundak Prabowo Subianto, Kini Handphone Ole Romeny Disita
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Jumbo Terbaru Juni 2025
Terkini
-
Saldo Dana Gratis Hari Ini: Ini 4 Link Dana Kaget Terbaru yang Wajib Kamu Klaim Sekarang Juga!
-
Cicilan Cuma Rp300 Ribuan, Begini Cara Dapat KUR Rp10 Juta Tanpa Ribet!
-
Era Prabowo Dimulai: PLTM Minihidro Ini Jadi Bukti Komitmen Energi Bersih Nasional
-
Sambut Idul Adha 1446 H, Semen Baturaja Salurkan 13 Sapi Kurban di 3 Wilayah Operasional
-
Festival Bulan Juni di Palembang Hadir Lagi, Komunitas Suarakan Krisis Lingkungan