Bobby Rizaldi, Plt Ketua DPD Golkar Sumsel Pernah Berkarier di Industri Migas

SuaraSumsel.id - Nama Bobby Adhityo Rizaldi atau lebih dikenal Bobby Rizaldi, kini menjadi makin populer. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Golkar, kini ditunjuk menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati. Dikatakan Anita, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menunjuk Boby Andhitio Rizaldi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan.

PLT yang dijabat Boby Andhitio Rizaldi, sesuai SK mengenai penunjukan yang sudah dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2021 lalu. Artinya DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) tidak ada kekosongan dalam kepengurusan," ungkap Ketua Harian Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati, Kamis (21/10/2021).

Melansir website pribadi Bobby Rizaldi diketahui jika Bobby kelahiran Jakarta 25 Februari 1974. Bobby Adhityo Rizaldi menyelesaikan pendidikan sejak Sekolah Dasar hingga menamatkan kuliahnya di Jakarta.

Baca Juga: PPKM Sumsel Naik Level, Penyebabkan Karena Hal Ini

Ia pun meraih gelar S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti di tahun 1996, Bobby melanjutkan pendidikannya keluar negeri dengan meraih gelar Master of Business Administration di Cleveland State University, Cleveland - Ohio, Amerika Serikat. 

Memulai karier tepat setelah memperoleh gelar S1, Bobby sempat bekerja di ROBERT HALF, Inc. - Wall Street, Manhattan, New York, Amerika Serikat.

Kembali ke Indonesia di tahun 1999, karier berlanjut dengan bergabung dengan Deloitte Touche Tohmatsu, salah satu kantor akuntan publik terkemuka di Jakarta. 

Sementara di industri Migas, karirnya dimulai dengan bergabung bersama Conoco Phillips Indonesia.

Di tahun 2002, Bobby melepaskan posisi di Conoco dan bergabung dengan BP Migas.

Baca Juga: Ratusan Sak Pupuk Abal-abal asal Sumbar Gagal Beredar di Sumsel

Selama empat tahun di BP Migas, menumbuhkan kesadaran agar hasil minyak dan gas bumi Indonesia ini digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia sehingga membutuhkan kebijakan yang pro rakyat.