Muncul Petisi Pecat Ketua KPK Firli Bahuri, Ngabalin: Yang Hebat Mengabdi di Tempat Lain

SuaraSumsel.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tengah ramai diperbincangkan. Setalah menyerang Rocky Gerung secara pribadi, kini ia mengomentari petisi agar Ketua KPK Firli Bahuri dipecat.

Di akun Twitternya ia menulis jika yang hebat hendaknya berbakti kepada bangsa di tempat lain, yakni bukan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Tulisan satire ini tampaknya penegasan atas munculnya petisi agar Presiden Jokowi atau Joko Widodo memecat Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dalam cuitannya ia mengunggah soal petisi yang meminta agar Presiden Joko Widodo memecat Firli Bahuri sebagai tersangka. Ia menulis jika Presiden Jokowi sekarang tengah sibuk mengurus COVID 19 varian baru.

Menurut ia, KPK sebagai institusi negara yang independen, maka semua pihak harus menghormati keputusan yang telah diambil.

Jangan sampai keputusan yang telah diambil, menganggu kinerja KPK.

Ngabalin pun satire menegaskan, jika yang hebat dan punya pengalaman lalu serta berilmu, maka pengabdi kepada bangsa dan negara di tempat lain.

Makna tempat lain, mungkin diartikan sebagai bukan di lembaga negara seperti KPK.
 
"JOKOWI sdg full konsentrasi pd penanganan covid 19 dgn varian baru. KPK institusi negara yg independen semua pihak hrs memghormati keputusan yg tlh diambil, jgn ada yg mengganggu kinerja KPK. Yg hebat&punya pengalaman serta berilmu memgabdilah pd Bangsa dan Negara di tempat lain," tulis cuitannya tersebut.

Meski baru ditulis, cuitan ngabalin ini ada netizen yang membalas dengan menulis ada beberapa pihak yang legi gentol membuat stabilitas terguncang. Mereka ini tidak sabar menunggu 2024.

Baca Juga: PPATK Ungkap Deretan Kejanggalan Kasus Sumbangan Akidi Tio, Kapolda Sumsel Bikin Curiga

"Memang ada beberapa pihak yg lagi getol membuat stabilitas kamtibmas kita terguncang, mereka tdk sabar menunggu tahun 2024," tulis netizen tersebut.

Sedangkan petisi memecat Ketua KPK, Firli Bahuri muncul sejak Sabtu (7/8/2021), kemarin.

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menggalang petisi yang berisi desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memecat Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petisi tersebut sebagai merespon keputusan KPK yang menolak menjalankan tindakan korektif Ombudsman RI atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) malaadministrasi pada pelaksanaan alih status pegawai KPK. 

 Melansir terkini.id-jaringan Suara.com, inisiator petisi sekaligus juru bicara PVRI Yansen Dinata mengatakan keberatan melaksanakan tindakan korektif memperlihatkan sikap anti koreksi pimpinan KPK.

“Kami mengajak warga negara, siapa saja, dan di mana saja untuk menyuarakan masalah ini. Caranya adalah menandatangani dan sebarkan petisi kami agar tuntutan ini bisa sampai ke telinga Presiden (Jokowi),” terang Yansen saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu 7 Agustus 2021.