SuaraSumsel.id - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando buka suara mengenai apakah kebijakan pembatasan atau PPKM darurat perlu diperpanjang.
Meski kerap mendukung kebijakan Presien Jokowi, Ade mengungkap jika ia akan berada di barisan orang yang menolak PPKM darurat diperpanjang. Menurut ia, PPKM mesti dihentikan. Ia merasakan PPKM tidak perlu diperpanjang lagi.
"Meski saat saya membuat video ini PPKM belum diputuskan untuk diperpanjang atau tidak, namun menurut saya PPKM darurat tidak bisa diperpanjang," katanya dalam akun YouTube Cokro TV, Selasa (20/7/2021).
Ia mengungkapkan masyarakat yang bisa WFH, ialah mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke atas. Ade mencontohkan dirinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Bagi jutaan kaum menengah ke atas, WFH bukan masalah. Saya misalnya, WFH malah bisa menguntungkan, tanpa harus ke kampus, sehingga tidak mengeluarkan biaya operasional. Saya, orang yang beruntung," kata Ade.
Kaum yang seperti ini, ialah orang yang tidak akan terganggu kenyamanannya.
Namun Ade mempertanyakan, lalu bagaimana jika masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut ia, PPKM ialah kejahatan bagi pekerja informal.
"PPKM kejahatan menghancurkan hidup pekerja. Mereka yang baru bisa memperoleh uang jika berada di luar rumah. Mayoritas masyarakat miskin, ialah mereka yang bekerja di sektor ini. Bagaimana jika mereka tidak keluar rumah,"ungkap Ade.
Indonesia memang tidak bisa disandingkan dengan Singapura. Di mana, Pemerintahnya bisa menanggung pegawai, sekaligus pegawai swasta dan pekerja informal.
Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI
"Hal (penanggung biaya hidup) tersebut, tidak bisa. Mana sanggup menanggung gaji swasta dan informal. Pemerintah tidak akan sanggup," ujar ia.
Jika PPKM terus dilaksanakan, perusahaan juga lama-lama merugi. Pemilik modal meski memiliki tabungan juga berhitung dengan bisnisnya.
Jalan yang dominan ditempuh ialah memutuskan hubungan kerja pekerja alias PHK.
"PPKM Ini sudah setahun lalu, itu kenapa sejak awal menolak lockdown. Mengutip Presiden Jokowi, kita harus belajar hidup bersama corona yang ada di sekitar kita. Kita harus beradaptasi," sambung ia.
Permasalahannya saat ini, kata Ade, Indonesia tidak kaya. Pemerintah tidak akan sanggup menanggung biaya hidup, gaji pekerja swasta, sampai informal.
"Masalahnya Indonesia tidak kaya, terlalu mewah untuk memaksakan PPKM," ujar ia.
Ade pun menyadari, pemikiran yang dimilikinya tentu akan ditolak kalangan lain. Seolah ia berbicara karena belum merasakan terkena COVID 19.
"Namun saya ikhlas jika akibat PPKM tidak diberlakukan lagi, saya kena COVID 19. Saya ikhlasnya, saya kena flu, kanker dan penyakit berbahaya lainnya. Kini, saya hanya ditantang untuk bisa melindungi diri dari jenis penyakit tersebut," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Menohok! dr Tirta Stop Ocehan Ade Armando Soal Kematian Pasien Covid-19
-
Bandingkan Angka Kematian Covid-19 RI dan Inggris, Ade Armando Dikeroyok Warganet
-
Ade Armando Dikecam Publik, Kawal Covid-19: Pengin Sih Edukasi Baca Data, Tapi...
-
Ade Armando Singgung SJW dan Kadrun, Tim Kawal COVID-19: Manusia Mubazir
-
Trending Topic, Netizen: Nikmatilah Pak Jokowi Efek Cuitan Ade Armando
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Menaker Sambangi PT Bukit Asam, Tegaskan Pentingnya SDM Unggul dan Keselamatan Kerja
-
Semen Baturaja Buka Suara soal Penetapan Tersangka oleh Kejati Sumsel, Tegaskan Komitmen GCG
-
7 Fakta Mengejutkan Penangkapan Dua Oknum TNI di Babel, Diduga Terlibat Pengiriman Timah
-
Herman Deru Dorong Tanjung Carat dan Bendungan Tiga Dihaji di Hadapan Menko AHY
-
BRI Kuasai Hampir 50% Penyaluran KPR Subsidi Nasional