PPKM Darurat Perlu Dihentikan, Ade Armando: Indonesia Tidak Kaya

SuaraSumsel.id - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando buka suara mengenai apakah kebijakan pembatasan atau PPKM darurat perlu diperpanjang.

Meski kerap mendukung kebijakan Presien Jokowi, Ade mengungkap jika ia akan berada di barisan orang yang menolak PPKM darurat diperpanjang. Menurut ia, PPKM mesti dihentikan. Ia merasakan PPKM tidak perlu diperpanjang lagi.

"Meski saat saya membuat video ini PPKM belum diputuskan untuk diperpanjang atau tidak, namun menurut saya PPKM darurat tidak bisa diperpanjang," katanya dalam akun YouTube Cokro TV, Selasa (20/7/2021).

Ia mengungkapkan masyarakat yang bisa WFH, ialah mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke atas. Ade mencontohkan dirinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI

"Bagi jutaan kaum menengah ke atas, WFH bukan masalah. Saya misalnya, WFH malah bisa menguntungkan, tanpa harus ke kampus, sehingga tidak mengeluarkan biaya operasional. Saya, orang yang beruntung," kata Ade.

Kaum yang seperti ini, ialah orang yang tidak akan terganggu kenyamanannya.

Namun Ade mempertanyakan, lalu bagaimana jika masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut ia, PPKM ialah kejahatan bagi pekerja informal.

"PPKM kejahatan menghancurkan hidup pekerja. Mereka yang baru bisa memperoleh uang jika berada di luar rumah. Mayoritas masyarakat miskin, ialah mereka yang bekerja di sektor ini. Bagaimana jika mereka tidak keluar rumah,"ungkap Ade.

Indonesia memang tidak bisa disandingkan dengan Singapura. Di mana, Pemerintahnya bisa menanggung pegawai, sekaligus pegawai swasta dan pekerja informal.

Baca Juga: Sumsel Genjot Produksi Padi lewat Program Optimalisasi dan Intensifikasi Lahan

"Hal (penanggung biaya hidup) tersebut, tidak bisa. Mana sanggup menanggung gaji swasta dan informal. Pemerintah tidak akan sanggup," ujar ia.

Jika PPKM terus dilaksanakan, perusahaan juga lama-lama merugi. Pemilik modal meski memiliki tabungan juga berhitung  dengan bisnisnya.

Jalan yang dominan ditempuh ialah memutuskan hubungan kerja pekerja alias PHK.

"PPKM Ini sudah setahun lalu, itu kenapa sejak awal menolak lockdown. Mengutip Presiden Jokowi, kita harus belajar hidup bersama corona yang ada di sekitar kita. Kita harus beradaptasi," sambung ia.

Permasalahannya saat ini, kata Ade, Indonesia tidak kaya. Pemerintah tidak akan sanggup menanggung biaya hidup, gaji pekerja swasta, sampai informal.

"Masalahnya Indonesia tidak kaya, terlalu mewah untuk memaksakan PPKM," ujar ia.