Palembang Masih Mempertimbangkan Penerapan PPKM Darurat

SuaraSumsel.id - Kota Palembang, Sumatera Selatan masih mempertimbangkan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Mengingat pada saat ini, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengungkapkan penyebaran COVID 19 di Palembang masih bisa ditanggulangi dengan skema PPKM diperketat.

"Kota Palembang memang masuk daftar daerah yang direkomendasikan PPKM Darurat oleh Menteri Dalam Negeri. Semenjak pengetatan PPKM diberlakukan di kota ini Rabu (14/7) berjalan efektif menekan penyebaran COVID-19, maka PPKM darurat masih dipertimbangkan," kata Harnojoyo di Palembang, Sabtu (17/7/2021).

Penyebaran COVID 19 yang dinilai efektif, dilihat dari berkurangnya keterisian ruang perawatan rumah sakit yakni dari 95 persen menjadi 85 persen sekaligus kerumunan di ruang publik dari mobilitas masyarakat juga menurun.

"Indikator tersebut membuktikan selama pengetatan PPKM persebaran COVID-19 teratasi," kata dia.

Meski demikian, mengenai keputusan pemerintah pusat atas kondisi COVID-19 di Palembang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di Sumatera Selatan selain Kota Palembang yang direkomendasikan Mendagri untuk menerapkan PPKM Darurat juga Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Musi Banyuasin.

Kementerian Kesehatan mengungkapkan angka kumulatif penyebaran kasus di tiga daerah tersebut mengalami peningkatan dan diperparah lagi mutasi COVID-19 varian Delta.

Sementara data sebaran di Palembang, pada Jumat (16/7/2021) tercatat kota Palembang sebanyak 19.003 orang, meninggal 728 orang, sembuh 15.349, sedangkan Kota Prabumulih kasus konfirmasi positif 1.378 orang, meninggal 84 orang, dan sembuh 1.149 orang.

Untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 562 terkonfirmasi positif, meninggal 43 orang dan sembuh 509 orang, lalu di Musi Banyuasin 2.064 orang terkonfirmasi positif, meninggal 93 orang, dan sembuh 1.716 orang. (ANTARA)

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI