SuaraSumsel.id - Vaksinasi berbayar masih menimbulkan polemik dan tanggapan banyak pihak. Meski akhirnya ditunda, Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pilih vaksin COVID 19 berbayar.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara berprinsip kalau semua vaksin diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis. Seluruh vaksin ditanggung oleh negara melalui APBN, termasuk yang dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Ia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat R yangI telah mendapat vaksin pada akhir 2021.
“Tujuan ialah memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, baru satu dosis suntikan. Ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (12/72021).
Ngabalin yang juga menjadwalkan vaksin pada akhir Juli, dengan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat dengan uang sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk, dan masyarakat bisa dewasa jika hal ini sebagai upaya memudahkan akses.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
Baca Juga: Miliki Empat Produsen, Sumsel Terima Bantuan 1.200 Ton Oksigen Medis
Menurut Ngabalin, dia baru akan menjelaskan kepada publik siang ini.
Untuk diketahui, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
Penundaan ini setelah adanya pemberitahuan dari manajemen Kimia Farma kepada calon konsumen vaksinasi gotong royong ini. Pemberitahuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro.
"Betul (vaksinasi ditunda)," ujar Ganti saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Berita Terkait
-
Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
-
Ngabalin: Karena Saya Punya Uang, Langsung Vaksin Berbayar
-
Kesal soal Desakan Jokowi Mundur, Ali Ngabalin sampai Sebut Nama Binatang
-
Membalas Ngabalin, Refly Harun: Sampah Demokrasi Itu Orang Tak Terima Dikritik
-
Sampah Demokrasi! Sebutan Ali Mochtar Ngabalin Bagi yang Minta Jokowi Mundur
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
Kebakaran Kantor Bupati Empat Lawang Hanguskan 3 Ruangan, Dokumen Penting Kini Diperiksa
-
Megawati Akui Tak Punya HP karena Penyadapan, Singgung Listyo Sigit Sudah Waktunya Diganti
-
PTBA Gandeng Jasindo Perkuat Perlindungan Aset Strategis dan Mitigasi Risiko Tambang
-
Ulat Ditemukan dalam Nasi MBG untuk Balita di Lubuklinggau, SPPG Ungkap Dugaan Asalnya
-
Hakim Tolak Eksepsi Iwan Tuaji, Jaksa Siapkan 15 Saksi Kasus Dugaan Suap Proyek Rp10 Miliar