SuaraSumsel.id - Vaksinasi berbayar masih menimbulkan polemik dan tanggapan banyak pihak. Meski akhirnya ditunda, Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pilih vaksin COVID 19 berbayar.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara berprinsip kalau semua vaksin diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis. Seluruh vaksin ditanggung oleh negara melalui APBN, termasuk yang dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Ia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat R yangI telah mendapat vaksin pada akhir 2021.
“Tujuan ialah memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, baru satu dosis suntikan. Ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (12/72021).
Ngabalin yang juga menjadwalkan vaksin pada akhir Juli, dengan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat dengan uang sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk, dan masyarakat bisa dewasa jika hal ini sebagai upaya memudahkan akses.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
Baca Juga: Miliki Empat Produsen, Sumsel Terima Bantuan 1.200 Ton Oksigen Medis
Menurut Ngabalin, dia baru akan menjelaskan kepada publik siang ini.
Untuk diketahui, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
Penundaan ini setelah adanya pemberitahuan dari manajemen Kimia Farma kepada calon konsumen vaksinasi gotong royong ini. Pemberitahuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro.
"Betul (vaksinasi ditunda)," ujar Ganti saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Berita Terkait
-
Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
-
Ngabalin: Karena Saya Punya Uang, Langsung Vaksin Berbayar
-
Kesal soal Desakan Jokowi Mundur, Ali Ngabalin sampai Sebut Nama Binatang
-
Membalas Ngabalin, Refly Harun: Sampah Demokrasi Itu Orang Tak Terima Dikritik
-
Sampah Demokrasi! Sebutan Ali Mochtar Ngabalin Bagi yang Minta Jokowi Mundur
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Nenek 87 Tahun di Muara Enim Tewas di Tangan Anak dan Cucu, Ini Motifnya
-
Ketika Gaji Hanya Singgah, Anak Muda Makin Belajar Menjaga Nilai Uang
-
BRI Cairkan Dividen Tunai Rp346 per Saham, Total Pembayaran Capai Rp52,1 Triliun
-
Skandal Asusila di Balik Ponpes Lahat: Polisi Tidak Proses Hukum karena Permintaan Korban
-
Tiga Pegawai PTBA Raih Penghargaan Nasional Satyalancana Wira Karya dari Presiden