Membalas Ngabalin, Refly Harun: Sampah Demokrasi Itu Orang Tak Terima Dikritik

SuaraSumsel.id - Dalam akun Youtubenya, Refly Harun dengan keras membahas makna demokrasi yang dilontakkan politisi Ngabalin. Awalnya, Rafli membacakan pemberitaan yang mengambil dari cuitan Ngabalin. Kata sampah demokrasi yang dilontarkan Ngabalin dirasa tidak tepat.

Makna sampah demokrasi menurut Refly Harun ada dua. Awal di video YouTube ia mengungkapkan kalimat yang disampaikan Ngabalin dan cuitannya.

"Sampah-sampah demokrasi meminta Jokowi turun, banyak yang sakit hati, banyak yang tidak ikhlas, mungkin lukannya sangat dalam," ujar Refly membacakan pernyataan Ngabalin.

Lalu Refly tanya siapa yang mengalami luka sangat dalam tersebut.

Baca Juga: Polisi di Sumsel Dilatih Pemulasan dan Pemakaman Pasien COVID 19

Ia mengungkapkan  ada dua orang yang bisa disebut dengan sampah demokrasi. Yakni, orang yang tidak bisa terima dikritik dan orang yang membalas kritik dengan bukan argumentasi balik, malah menghina menuduh, mengeluarkan ujaran kebencian hingga ujaran tidak menyenangkan.

"Sampah demokrasi yang tidak mampu menjawab kritik dengan argumentasi. Argumentasi dibalas argumentasi," ujar Refly.

Menurut ia, jika di tahun 2019 mungkin perdebatan mengenai kinerja Pemerintahan Joko Widodo masih relevan. Namun saat ini, beberapa catatan kemunduran Indonesia yakni mulai dari indeks penegakkan hukum, indek ekonomi negara dan indeks demokrasi.

Ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo mengulang prestasi presiden SBY, dengan empat menterinya ditangkap KPK. Deretan cacatan di masa Joko Widodo misalnya merevisi UU KPK, pembentukan tim seleksi.

"Terlalu panjang dan banyak gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) yang sebelumnya 40 turun menjadi 37. Padahal pengalamannya untuk naik satu poin juga susah, ini malah turun tiga poin," katanya.

Baca Juga: Terhitung 12 Juli, Hanya Lab-lab di Sumsel Diakui Syarat Perjalanan

Lalu di bidang ekonomi, pada tahun 2019-2020, Indonesia masuk negara berpenghasilan menengah versi bank dunia (world bank) sedangkan saat ini masuk dalam negara yang berpengasilan ke bawah.

"Hanya satu level dibandingkan timor leste. Dalam bidang ekonomi, Indonesia nyusep juga," sambung Refly.

Untuk indeks demokrasi juga demikian. Refly menyebut adanya ancaman terhadap indeks demokrasi hingga muncul istilah OTG yakni otoritas tanpa gejala.

"Semua kritik ini objektif," ujarnya.

Misalnya lagi, ada yang menyebutkan situasinya berbeda. Saat ini, Indonesia mengalami pandemi COVID 19, maka kara Refly, pemerintah harus berani mengevaluasi apakah penanganan COVID 19 makin bertambah baik atau buruk. MIsalnya saat ini banyak yang meninggal, mengatre rumah sakit, cadangan oksigen terbatas.

"Negara harusnya memberikan perlindungan, karena kini banyak warga negara berjuang melawan rasa takut," kata ia.

Apalagi Pemerintah mengemis pada rakyat, padahal rakyat juga sedang sulit. "Karena pengumuman urun rembuk disampaikan pada khalayak ramai, berarti kan itu untuk masyarakat banyak. Kecuali disampaikan pada forum konglomerat," sambung ia.

Apalagi, kebijakan guna menyuntik dana pada BUMN dengan laba tidak menguntungkan. Padahal, rakyat masih banyak yang kesusahan.

"Jangan lagi berfikir membangun sektor lain, fokus selamatkan rakyat banyak yang sangat membutuhkan dan bertahan. Jadi indikasi iri hati itu tidak pas disamatkan pada mereka yang mengkritik," terang Refly Harun.