Kasus Kredit Fiktif, Dua Mantan Kacab Bank BUMN Ditahan Kejati Babel

SuaraSumsel.id - Dua mantan kepala cabang atau kacab Bank BUMN, yakni AHP dan ATM ditahan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (19/5/2021).

Penahanan AHP yang merupakan mantan Kepala Cabang atau Kacab BRI Pangkalpinang dan ATM selaku Kacab pembantu BRI Depati Hamzah setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.

Kedua mantan Kacab BRI ini diduga terlibat kasus korupsi penyaluran kredit terhadap 47 debitur di bank BRI Depati Amir dan kantor cabang Pangkalpinang dari tahun 2017 -2019 dengan nilai kerugian mencapai Rp 43,4 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Babel, Basuki Rahardjo mengatakan tersangka APH ditahan berdasarkan surat penahanan nomor PRINT-114/L.9/Fd.1/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Baca Juga: Kuota Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 Sumsel 29.937, Berikut Cara Daftarnya

Peran tersangka APH selaku pemberi kewenangan dalam menyalurkan kredit terhadap 12 debitur kantor cabang Pangkalpinang dan 3 debitur kantor cabang pembantu Depati Amir yang bekerjasama dengan AO berinisial RA, AO H dan CI E untuk mengajukan kridit.

Atas perbuatan APH, diduga kerugian diperkirakan Rp24 miliar.

Tersangka ATM selaku kepala cabang pembantu pada BRI Depati Amir Pangkalpinang dilakukan penahanan sesuai surat perintah penahanan Nomor PRINT -113/L.9/Fd.1/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. 

Peran tersangka ATN sebagai pemberi kewenangan terhadap 32 debitur juga selaku Account Officer (AO) terhadap 4 debitur yang bekerjasama dengan para AO D dan AO PAH untuk memproses pengajuan kridit KMK terhadap 35 debitur.

Kerugian negara pada Bank BRI diperkirakan sebesar Rp19,4 miliar. Kedua tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Babel.

Baca Juga: Pemprov Sumsel Gelar Salat Gaib dan Doa Palestina, Habib Mahdi Jadi Imam

Para tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.