Diputar di Palembang, Film Kinipan Potret Konflik Masyarakat Menjaga Alam

Akademisi Sriwijaya Palembang Julian Junaedi atau JJ Polong berpendapat Watchdoc selalu menampilkan film yang didalamnya terdapat sebuah pertarungan.

Seperti pada film Kinipan ini adanya pertarungan antara orang yang berkuasa dan masyarakat yang mengandalkan pada kearifan lokal.

“Lalu ada segelintir orang yang memiliki pengetahuan modern dengan dengan teknologinya, melalui kekuasaan bukannya ingin melindungi, memberdayakan atau berbagi tetapi ingin menaklukan dan eksploitasi,” ujarnya usai Nobar film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Indra Jati ini.

Watak kapitalis dalam film ini tergambar jelas melihat serakahnya penguasa dengan terus melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi.

Polong menyebut cara pandang masyarakat dan pemilik pemikiran kapitalis berbeda mengenai hutan. Seperti masyarakat yang menganggap hutan adalah pusat kehidupan yang telah memenuhi kebutuhan  kesehariannya, sedangkan penganut kapitalis justru melihat hutan sebagai suatu hal  yang harus di eksploitasi.

“Mulanya pohon dan kayunya, kemudian tanahnya untuk dijadikan tambang, mereka tidak melihat hutan sebagai sumber pangan maka dikonversi menjadi food estate,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Polong menjelaskan bahwa pendiri bangsa sudah sepakat pengelolaan sumber daya alam (SDA) itu harus diberikan pada keluarga inti (masyarakat asli), produksi pangan bukan diserahkan pada perusahaan melainkan pada keluarga petani.

“Tetapi saat ini, petani yang sudah mengelola lahan sejak zaman dulu malah dianggap tidak efektif sehingga diserahkan ke korporasi,”terang ia.

Senada dengan hal itu, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya (UNSRI), Ferdiansyah menyatakan yang menarik dari film ini adalah kesimpulannya.

Baca Juga: KPK Periksa 5 Saksi Kasus Suap Dinas PUPR Muara Enim di Polda Sumsel

Menurut ia, Pemerintah sebenarnya dapat menjadi penengah bagi masyarakat asli dan korporasi tersebut. Caranya dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dari konservasi.

“Pemerintah memiliki ruang dan wewenang dalam hal itu, tetapi kenapa pemerintah memberikan kesempatan tersebut pada korporasi, sehingga masyaarakat asli akan memiliki identitas yang setara dengan masyarakat modern,” ucapnya.
 
 Kontributor: Fitria.