Penolakan terjadi pada buruh, para pekerja dan mahasiswa sebagai calon pekerja. UU sapu jagat tersebut melahirkan 10 juta orang pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kondisi pangan juga berhubungan dengan food estate yang dibuat pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat, konsepnya ingin mendatangkan investor namun mendatangkan krisis bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah sampai mengerahkan anggota TNI untuk mensukseskan proyek besar itu. Namun nyatanya, hasil pangan yang diperoleh dari proyek ini tidak lebih banyak daripada saat pertanian dikelola oleh masyarakat asli.
Kemudian sebelum epilog, Film Kinipan menguak tentang perusahaan restorasi. Kebijakan pemerintah untuk merestorasi ekosistem menyebabkan konflik antara koorporasi, PT. Alama Bukit Tigapuluh dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia dan masyarakat yang tinggal di wilayah Sumatera bagian tengah.
Baca Juga: KPK Periksa 5 Saksi Kasus Suap Dinas PUPR Muara Enim di Polda Sumsel
Masyarakat dan koorporasi saling tuduh atas kebakaran hutan pada tahun 2009. Menurut Film tersebut Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat untuk merestorasi ekosistem karena sudah dari dulu mempunyai cara untuk melindungi hutan.
Akademisi Sriwijaya Palembang Julian Junaedi atau JJ Polong berpendapat Watchdoc selalu menampilkan film yang didalamnya terdapat sebuah pertarungan.
Seperti pada film Kinipan ini adanya pertarungan antara orang yang berkuasa dan masyarakat yang mengandalkan pada kearifan lokal.
“Lalu ada segelintir orang yang memiliki pengetahuan modern dengan dengan teknologinya, melalui kekuasaan bukannya ingin melindungi, memberdayakan atau berbagi tetapi ingin menaklukan dan eksploitasi,” ujarnya usai Nobar film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Indra Jati ini.
Watak kapitalis dalam film ini tergambar jelas melihat serakahnya penguasa dengan terus melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi.
Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Gubernur Sumsel Prof Mahyuddin Meninggal Dunia
Polong menyebut cara pandang masyarakat dan pemilik pemikiran kapitalis berbeda mengenai hutan. Seperti masyarakat yang menganggap hutan adalah pusat kehidupan yang telah memenuhi kebutuhan kesehariannya, sedangkan penganut kapitalis justru melihat hutan sebagai suatu hal yang harus di eksploitasi.
Berita Terkait
-
Siswa Sekolah Luar Biasa di Aceh Diajak untuk Menjaga Alam dan Lingkungan
-
Telak! Sindir Jokowi Belum Puas Meski Anaknya jadi Wapres, Dandhy Laksono: Apa Mau Seperti Bangladesh?
-
JK Sebut Sutradara Film Dirty Vote Masih Sopan: Baru 25 Persen dari Fakta
-
Eks Mendag Jokowi soal 'Dirty Vote': Bukan Dokumenter Tapi Kampanye Terselubung Ya!
-
Tertunda 2 Tahun, Akhirnya Watchdoc Terima Penghargaan 'Nobel Asia'
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
Terkini
-
Sanjo Palembang: Antara Modernisasi dan Warisan Leluhur, Mampukah Bertahan?
-
Lebaran Aman Bertransaksi, BRI Cegah Penipuan dan Kejahatan Siber
-
Debat Paslon PSU Pilkada Empat Lawang Dipindah ke Palembang, Ada Apa?
-
Viral Bupati Pali Emosi Saat Sholat Id: Air PAM Mati, Rumah Pribadi Terdampak
-
7 Alasan Lebaran di Palembang Selalu Spesial dan Penuh Keunikan