Walhi: Pengembangan Pulau Kemaro Ancam Keberlangsungan Ekologis Palembang

SuaraSumsel.id - Rencana Pemerintah Kota Palembang mengembangkan Pulau Kemaro mirip Taman Impian Jaya Ancol mendapatkan kritikan dari Walhi Sumsel. Meski sebelumnya, sejumlah pihak juga mengkritik rencana tersebut.

Menurut Wahana Lingkungah Hidup (Walhi) Sumsel, kawasan Pulau Kemaro memiliki arti penting bagi fungsi lingkungan sebagai daerah resapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.

Dengan mewujudkan rencana pengembangan, Pemerintah Kota telah membuka lahan 25 hektar (ha) sekaligus membangun bungalow yang dikhawatirkan memicu banjir di wilayah tersebut.

"Selain berdampak lingkungan, pembangunan juga akan berdampak bagi sumber-sumber penghidupan masyarakat di Pulau dan sekitarnya. Misalnya, bagaimana masyarakat tidak bisa lagi bertani dan lainnya," kata Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga: Jelang Ramadan, Harga Enam Komoditas Pangan di Sumsel Ini Naik

Ia pun menilai perencanaan berbasis infrastruktur oleh Pemerintah Kota menimbulkan logika proyek, namun mengesampingkan studi kelayakan.

"Wilayah Pulau Kemaro yang identik dengan nilai sejarah dan budaya, harusnya dapat dikelola dengan cara yang lebih memerhatikan aspek kearifan lokal. Belum lagi, adanya wilayah pangan seluas kurang lebih 8 Hektare, harusnya mampu dipetakan Pemerintah Kota Palembang dan didorong menjadi wilayah perlindungan pangan," terang ia.

Dengan rencana pembangunan yang cendrung mengundang investor, logika pembangunan hanya akan menguntungkan pihak-pihak terrentu, dan tidak menyentuh kalangan masyarakat menengah atau perekonomian mikro.

"Pandangan kami bahwa wacana pembangunan ini harus bisa memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, sosial, budaya, politik dan ekonomi serta jaminan ruang hidup yang adil dan nyaman bagi warga Palembang," katanya.

Apalagi, Pulau Kemaro justru telah memiliki potensi wisata yang mumpuni dengan segala orisinalitasnya.

Baca Juga: Warga Sumsel Boleh Buka Puasa Bersama, Jam Operasional Restoran Dibatasi

"Harusnya Pemerintah lebih memerhatikan bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam aktifitas masyarakat lokal sehingga menjadi daya tarik baru bagi pengembangan wisata, bukan dengan melakukan pembangunan yang justru akan merusak nilai historis dan menggerus harapan ke depan pulau tersebut," pungkasnya.