Hukuman Diperberat, Bupati Muaraenim Ahmad Yani Dipindahkan ke Rutan

SuaraSumsel.id - Mantan Bupat Muaraenim, Ahmad Yani dipindahkan ke rumah tahanan (rutan) negara Palembang oleh Komisi Pemberatan Korupsi (KPK).

Ahmad Yani merupakan terpidana perkara suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono pemindahan dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 256K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021 jo Putusan PN Tipikor pada PT Palembang Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2020/PT Plg.

Keputusan tersebut tertanggal 13 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 5 Mei 2020.

Baca Juga: Resmi, Bangunan Pemerintahan di Sumsel Wajib Ornamen Tanjak

"Terpidana Ahmad Yani memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Palembang menjalani pidana 7 tahun dikurangi selama masa penahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir ANTARA, Kamis (18/2/2021).

Ahmad Yani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait penerimaan suap pada proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Ali menyatakan terpidana dibebani membayar pidana denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dipidana kurungan 6 bulan.

Selain itu, juga pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp2,1 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ucap Ali.

Baca Juga: Pandemi Bikin Angka Kemiskinan Sumsel Naik, Masuk 10 Provinsi Termiskin

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Ahmad Yani menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp2,1 miliar.