Pandemi Bikin Angka Kemiskinan Sumsel Naik, Masuk 10 Provinsi Termiskin

SuaraSumsel.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan merilis angka kemiskina mengalami peningkatan pada September tahun lalu, tepat pada situasi pandemi covid 19.

Angka kemiskinan tersebut meningkat 0,42 persen dibandingkan bulan Maret 2020, saat awal penetapan situasi pandemi Covid 19.

Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sumsel, Timbul P Silitonga mengatakan pada bulan September tahun lalu, kemiskinan di Sumatera Selatan (Sumsel) menyentuh 12,98 persen sedangkan pada bulan Maret 12,66 persen.

Sehingga jumlah masyarakat miskin di Sumsel naik sebanyak 38.700 ribu orang atau menjadi 1.196.500 jiwa.

Baca Juga: Beras dan Rokok Sumbang Angka Kemiskinan Sumsel Saat Pandemi

"Angka kemiskina di Sumsel naik pada September lalu dibandingkan dengan Maret pada tahun yang sama," ujarnya dalam rilis yang dilakukan virtual, kemarin.

Hasil survei BPS ini, menempatkan Sumsel menjadi 10 daerah termiskin di Indonesia. Selain Sumsel, sembilan daerah lainnya yakni, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Situasi ini, tidak jauh beda dengan angka kemiskinan Sumsel pada tiga tahun sebelumnya, yakni September 2017.

Grafik analisanya, angka kemiskinan ini pun meningkatkan dibandingkan dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Sumsel pada bulan yang sama, yakni 12,56 persen, dan 2018 sebesar 12,82 persen.

Angka kemiskinan di Sumsel sendiri lebih besar dipengaruhi komoditas makanan dibandingkan komoditas lainnya.  Pengaruh komoditas makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,49 persen.

Baca Juga: Epidemiolog Unsri Menilai Sumsel Belum Kompak Kendalikan Covid 19

"Tiga komoditas yang berpengaruh pada angka kemiskinan, di antaranya beras, rokok dan telur ayam," ucap Timbul.

Kepala BPS Sumatera Selatan, Endang Tri Wahyuningsih juga membenarkan hal ini.

"Kan kita udah rilis juga, memang pengaruh pandemi terasa di Sumsel, apalagi dengan komoditas ekspor yang terpengaruh kebijakan negara tujuan, namun juga ada berbagam bantuan pemerintah," ungkapnya.