SuaraSumsel.id - Menyambut datangnya vaksin Corona, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengusulkan pejabat negara mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur seharusnya menjadi orang yang pertama kali divaksin.
Pandu menjelaskan, mobilitas para pejabat negara selama pandemi ini sangat tinggi, sehingga berpotensi menjadi super spreader atau bisa menulari virus kepada orang banyak yang mereka temui selama beraktivitas.
"Yang vaksin pertama itu presiden sama pembantunya, presiden kan bertemu banyak orang, sekarang menterinya banyak yang kena kan, gubernur, kepala daerah, politikus itu harus divaksinasi dulu. Lihat saja kasusnya (Donald) Trump kan banyak yang kena," kata Pandu dalam instagram live, Senin (7/12/2020).
"Saya kan orang public health, saya harus memikirkan harus memberikan vaksin kepada siapa yang sangat selektif, tapi dia bisa memberikan dampak perlindungan pada yang tidak divaksin," sambung ia.
Baca Juga: Grup Astra Berpartisipasi dalam Ekspor Nonmigas Masa Pandemi COVID-19
Menurutnya, jika seseorang super spreader bisa dikendalikan dengan vaksin maka potensi penyebaran akan semakin berkurang dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.
Vaksin ini rencananya akan disuntikkan sebanyak dua dosis kepada tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.
Meski begitu, vaksin yang sudah dibeli pemerintah ini harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum diberikan izin edar Emergency Use Authorization (EUA).
"Kan untuk mengatasi pandemi tidak semua orang harus divaksin, itu keindahan dari teori herd immunity, we don't need to everybody to be vaccinated, only part of them," jelasnya.
Pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Baca Juga: Wajah Masam Jokowi Jadi Sorotan, Warganet: Kenapa Harus Marah, Pak?
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.
Berita Terkait
-
Perseteruan Jokowi-PDIP Bisa Berlanjut ke Saling Bongkar Kasus, Pengamat: Prabowo yang Repot
-
Minta Stop Serang Jokowi, Projo: Bukan Tak Mungkin Jokowi Akan Hancurkan PDIP Seperti di Pilpres
-
Pesan Menohok Jokowi untuk PDIP Bikin Geger, Saya Ngalah Terus, Tapi...
-
Kaesang Jadi Ketum PSI, Refly Harun: Kalau Bukan Anak Presiden, Disuruh Magang Dulu
-
Tuding Korupsi Merajalela di Era Jokowi, Faizal Assegaf Sebut Bersatunya Rakyat dan TNI Jadi Solusi Darurat
Terpopuler
- Yamaha Siapkan Motor Crossover Touring dengan Teknologi Mutakhir, XMAX Kalah Kelas
- Pesona Pesaing Yamaha XMAX dari Suzuki, Punya Mesin Lebih Gede dengan Harga Setara Toyota Alphard
- Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
- Fedi Nuril Takut Indonesia Kembali ke Masa Orde Baru, Reaksi Prabowo Terhadap Kritikan Jadi Bukti
- Natasha Rizky Ajukan Persyaratan Sebelum Menikah dengan Desta, Hanya Satu yang Tak Disetujui
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi Xiaomi 15 vs Xiaomi 14, Duel HP Flagship Kamera Andalan
-
Data 'Surga' Industri Tekstil versi Sri Mulyani Diragukan, Pengusaha: Ambruk Semua Bu!
-
Surplus Neraca Perdagangan RI Mulai Kehabisan 'Bahan Bakar'
-
Erick Thohir Singgung Kevin Diks dan Sandy Walsh: Saya Tidak Tahu
-
Beda Nasib Mees Hilgers dan Dean James Jelang Gabung Timnas Indonesia
Terkini
-
Prestasi Gemilang, BRI Jadi Merek No.1 di Indonesia dan Urutan 323 Dunia dalam Daftar Brand Finance
-
Skandal Korupsi Terbongkar, Sejumlah Proyek Miliaran di OKU Ditunda Pasca OTT KPK
-
Lebaran Tanpa Macet? Tol Palembang-Betung Difungsikan Sebagai Jalur Alternatif Mudik
-
Gubernur Sumsel Soal OTT Pejabat OKU: Ini Jadi Pembelajaran bagi Semua
-
Pj Bupati OKU Disebut Hadir Saat Anggota DPRD Tagih Fee Proyek, KPK Ungkap Fakta Baru