SuaraSumsel.id - Menyambut datangnya vaksin Corona, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengusulkan pejabat negara mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur seharusnya menjadi orang yang pertama kali divaksin.
Pandu menjelaskan, mobilitas para pejabat negara selama pandemi ini sangat tinggi, sehingga berpotensi menjadi super spreader atau bisa menulari virus kepada orang banyak yang mereka temui selama beraktivitas.
"Yang vaksin pertama itu presiden sama pembantunya, presiden kan bertemu banyak orang, sekarang menterinya banyak yang kena kan, gubernur, kepala daerah, politikus itu harus divaksinasi dulu. Lihat saja kasusnya (Donald) Trump kan banyak yang kena," kata Pandu dalam instagram live, Senin (7/12/2020).
"Saya kan orang public health, saya harus memikirkan harus memberikan vaksin kepada siapa yang sangat selektif, tapi dia bisa memberikan dampak perlindungan pada yang tidak divaksin," sambung ia.
Baca Juga: Grup Astra Berpartisipasi dalam Ekspor Nonmigas Masa Pandemi COVID-19
Menurutnya, jika seseorang super spreader bisa dikendalikan dengan vaksin maka potensi penyebaran akan semakin berkurang dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.
Vaksin ini rencananya akan disuntikkan sebanyak dua dosis kepada tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.
Meski begitu, vaksin yang sudah dibeli pemerintah ini harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum diberikan izin edar Emergency Use Authorization (EUA).
"Kan untuk mengatasi pandemi tidak semua orang harus divaksin, itu keindahan dari teori herd immunity, we don't need to everybody to be vaccinated, only part of them," jelasnya.
Pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Baca Juga: Wajah Masam Jokowi Jadi Sorotan, Warganet: Kenapa Harus Marah, Pak?
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.
Berita Terkait
-
Tuding Korupsi Merajalela di Era Jokowi, Faizal Assegaf Sebut Bersatunya Rakyat dan TNI Jadi Solusi Darurat
-
PSI Jadi Partai Perorangan: Warisan Jokowi untuk Kaesang?
-
Pengakuan Baru Firdaus Oiwobo Masih Keluarga Jokowi, Ternyata Ini Hubungannya
-
Profesor LIPI Ungkap Kejanggalan Korupsi Pertamina, Berani Kejagung Periksa Jokowi?
-
Hukum dan Keutamaan Itidal, Gerakan Salat yang Bikin Jokowi Tuai Komentar
Terpopuler
- Sejak Dulu Dituntut ke Universitas, Kunjungan Gibran ke Kampus Jadi Sorotan: Malah Belum Buka
- Maharani Dituduh Rogoh Rp 10 Miliar Agar Nikita Mirzani Dipenjara, Bunda Corla Nangis
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Kini Ngekos, Nunung Harus Bayar Cicilan Puluhan Juta Rupiah ke Bank
- Maharani Kemala Jawab Kabar Guyur Rp10 Miliar Biar Nikita Mirzani Ditahan: Kalian Pikir Gak Capek?
Pilihan
-
Dompet Aman, Perut Kenyang: 7 Rekomendasi Bukber Hemat di Jogja
-
Steve Saerang: Revolusi AI Setara Penemuan Mesin Uap!
-
Prediksi Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia: Emil Audero-Ole Romeny Saling Sikut?
-
Naturalisasi Emil Audero Cs Dapat Kritik Pedas, Erick Thohir Disebut Absurd
-
Cetak Sejarah, Yokohama Marinos Bangga Sandy Walsh Dipanggil ke Timnas Indonesia
Terkini
-
Waktu Imsak dan Buka Puasa di Palembang, Lubuklinggau, Prabumulih dan Pagar Alam 13 Maret 2025
-
Kapal Bermuatan Batu Bara Hantam Rumah Apung di Sungai Musi, Warga Panik
-
Dukung Pers Berkualitas, Gubernur Herman Deru Apresiasi Perjalanan 11 Tahun Suara.com
-
Bos Cuci Mobil di Prabumulih Tewas Tragis, Dua Karyawan Ditangkap Bawa Kabur Mobil Korban
-
Dukung Perekonomian Banyuasin, Gubernur Sumsel Luncurkan KMP Putri Leanpuri