SuaraSumsel.id - Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipercayai sebagai sumber persoalan terus tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Seturut kritiknya, Faisal basri juga menilai pemerintah harus mengganti strategi dalam menanggulangi jumlah pengangguran yang terus naik tinggi.
Menurut Faisal, salah satu strategi menuntaskan persoalan pengangguran adalah mengembangkan sejumlah industri yang dianggap menyerap pengangguran.
Hal itu berbeda dengan kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, yakni menggenjot pengembangan industri padat karya.
Faisal menilai, jalan yang ditempuh pemerintah itu salah kaprah karena industri padat karya tidak cocok dengan latar belakang kebanyakan tenaga kerja di Indonesia kekinian.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional saat ini mencapai 9,7 juta orang. Dari total tersebut, mayoritas adalah lulusan diploma hingga sarjana.
"Jadi enggak cocok padat karya, masak sarjana atau diploma ngojek, diploma di industri garmen, kan nggak cocok," ujar Faisal dalam webinar, Kamis (26/11/2020).
Selain manufaktur, Faisal Basri menyebut industri pertanian juga harus dikembangkan pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Pasalnya, kata dia, industri pertanian salah satu yang bertumbuh di tengah pandemi virus corona covid-19.
Baca Juga: Soal Tes Swab Habib Rizieq, RS Ummi: Kami Diskusi Dulu Sama Pihak Keluarga
Namun, ia mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian, yakni pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.
"Saya melihat ini momentum membenahi sektor pertanian, dan memodernisasi sektor pertanian, bukan dengan buat food estate di Kalteng. Itu tidak menyelesaikan masalah. Manufaktur yang harus dikembangkan menurut saya bukan padat karya," jelas dia.
Di lain sisi, Faisal menyarankan, agar politik upah murah yang disuarakan pengusaha juga harus dihapus. Karena, upah murah tersebut juga tak sesuai dengan kondisi angkatan kerja.
Dengan kondisi ini, Faisal menilai sangat wajar, banyak anak muda yang berpendidikan bergabung dalam kelompok Habib Rizieq Shihab.
"Kalau kita lihat politik upah murah harus kita tinggalkan, karena enggak sesuai dengan situasi, jadi wajar yang muda dan berpendidikan bergabung dengan Rizieq Shihab," kata dia.
Sumber: Suara.com
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sengketa Pengawalan Truk CPO Berujung Bentrok Bersenjata, Ada Apa di Muara Lakitan?
-
Mengapa Dodi Reza Dipanggil Kejati? Fakta Baru Kasus Sungai Lalan Mulai Terungkap
-
Pria di Musi Rawas Tewas Diracun Selingkuhan dengan Sianida, Ini Kronologinya
-
Kilang Plaju Cetak Operator Scaffolding Bersertifikat, Dorong Kesiapan Tenaga Kerja Lokal
-
Dari Sawit hingga Mess Dibakar, Ini Kronologi Kerusuhan PT BCP Group Wilmar