SuaraSumsel.id - Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipercayai sebagai sumber persoalan terus tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Seturut kritiknya, Faisal basri juga menilai pemerintah harus mengganti strategi dalam menanggulangi jumlah pengangguran yang terus naik tinggi.
Menurut Faisal, salah satu strategi menuntaskan persoalan pengangguran adalah mengembangkan sejumlah industri yang dianggap menyerap pengangguran.
Hal itu berbeda dengan kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, yakni menggenjot pengembangan industri padat karya.
Faisal menilai, jalan yang ditempuh pemerintah itu salah kaprah karena industri padat karya tidak cocok dengan latar belakang kebanyakan tenaga kerja di Indonesia kekinian.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional saat ini mencapai 9,7 juta orang. Dari total tersebut, mayoritas adalah lulusan diploma hingga sarjana.
"Jadi enggak cocok padat karya, masak sarjana atau diploma ngojek, diploma di industri garmen, kan nggak cocok," ujar Faisal dalam webinar, Kamis (26/11/2020).
Selain manufaktur, Faisal Basri menyebut industri pertanian juga harus dikembangkan pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Pasalnya, kata dia, industri pertanian salah satu yang bertumbuh di tengah pandemi virus corona covid-19.
Baca Juga: Soal Tes Swab Habib Rizieq, RS Ummi: Kami Diskusi Dulu Sama Pihak Keluarga
Namun, ia mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian, yakni pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.
"Saya melihat ini momentum membenahi sektor pertanian, dan memodernisasi sektor pertanian, bukan dengan buat food estate di Kalteng. Itu tidak menyelesaikan masalah. Manufaktur yang harus dikembangkan menurut saya bukan padat karya," jelas dia.
Di lain sisi, Faisal menyarankan, agar politik upah murah yang disuarakan pengusaha juga harus dihapus. Karena, upah murah tersebut juga tak sesuai dengan kondisi angkatan kerja.
Dengan kondisi ini, Faisal menilai sangat wajar, banyak anak muda yang berpendidikan bergabung dalam kelompok Habib Rizieq Shihab.
"Kalau kita lihat politik upah murah harus kita tinggalkan, karena enggak sesuai dengan situasi, jadi wajar yang muda dan berpendidikan bergabung dengan Rizieq Shihab," kata dia.
Sumber: Suara.com
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Cari HP Samsung Murah? Ini 8 Galaxy A Series yang Layak Dipilih
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Pestapora 2026 Makin Meriah Bareng BRImo, Ada Cashback hingga Aktivitas Berhadiah
-
PHR dan Kejaksaan Agung Kawal Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD, Koperasi, dan UMKM
-
Dari Energi untuk Negeri, Kilang Plaju Hadirkan Harapan Dengan Donor Darah
-
Sumsel Raih 3 Penghargaan TPID dan TP2DD Awards 2026
-
Dua Pulau Baru Muncul di Dekat Anak Krakatau, Apakah Ini Pusat Erupsi Baru?