SuaraSumsel.id - Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipercayai sebagai sumber persoalan terus tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Seturut kritiknya, Faisal basri juga menilai pemerintah harus mengganti strategi dalam menanggulangi jumlah pengangguran yang terus naik tinggi.
Menurut Faisal, salah satu strategi menuntaskan persoalan pengangguran adalah mengembangkan sejumlah industri yang dianggap menyerap pengangguran.
Hal itu berbeda dengan kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, yakni menggenjot pengembangan industri padat karya.
Faisal menilai, jalan yang ditempuh pemerintah itu salah kaprah karena industri padat karya tidak cocok dengan latar belakang kebanyakan tenaga kerja di Indonesia kekinian.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional saat ini mencapai 9,7 juta orang. Dari total tersebut, mayoritas adalah lulusan diploma hingga sarjana.
"Jadi enggak cocok padat karya, masak sarjana atau diploma ngojek, diploma di industri garmen, kan nggak cocok," ujar Faisal dalam webinar, Kamis (26/11/2020).
Selain manufaktur, Faisal Basri menyebut industri pertanian juga harus dikembangkan pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Pasalnya, kata dia, industri pertanian salah satu yang bertumbuh di tengah pandemi virus corona covid-19.
Baca Juga: Soal Tes Swab Habib Rizieq, RS Ummi: Kami Diskusi Dulu Sama Pihak Keluarga
Namun, ia mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian, yakni pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.
"Saya melihat ini momentum membenahi sektor pertanian, dan memodernisasi sektor pertanian, bukan dengan buat food estate di Kalteng. Itu tidak menyelesaikan masalah. Manufaktur yang harus dikembangkan menurut saya bukan padat karya," jelas dia.
Di lain sisi, Faisal menyarankan, agar politik upah murah yang disuarakan pengusaha juga harus dihapus. Karena, upah murah tersebut juga tak sesuai dengan kondisi angkatan kerja.
Dengan kondisi ini, Faisal menilai sangat wajar, banyak anak muda yang berpendidikan bergabung dalam kelompok Habib Rizieq Shihab.
"Kalau kita lihat politik upah murah harus kita tinggalkan, karena enggak sesuai dengan situasi, jadi wajar yang muda dan berpendidikan bergabung dengan Rizieq Shihab," kata dia.
Sumber: Suara.com
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Buntut Kasus Kepsek, KPK Periksa LHKPN Wali Kota Arlan: Isinya Cuma Truk & Buldoser
-
Vonis Bukan Akhir, KPK Kembali Periksa Dodi Reza Alex di Kasus Korupsi Muba
-
BRI Banjir Berkah: Rekomendasi Buy dari Goldman Sach Dongkrak Optimisme
-
Dorong Ekonomi Kerakyatan Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp114,28 Triliun
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa