SuaraSumsel.id - Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipercayai sebagai sumber persoalan terus tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Seturut kritiknya, Faisal basri juga menilai pemerintah harus mengganti strategi dalam menanggulangi jumlah pengangguran yang terus naik tinggi.
Menurut Faisal, salah satu strategi menuntaskan persoalan pengangguran adalah mengembangkan sejumlah industri yang dianggap menyerap pengangguran.
Hal itu berbeda dengan kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, yakni menggenjot pengembangan industri padat karya.
Faisal menilai, jalan yang ditempuh pemerintah itu salah kaprah karena industri padat karya tidak cocok dengan latar belakang kebanyakan tenaga kerja di Indonesia kekinian.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional saat ini mencapai 9,7 juta orang. Dari total tersebut, mayoritas adalah lulusan diploma hingga sarjana.
"Jadi enggak cocok padat karya, masak sarjana atau diploma ngojek, diploma di industri garmen, kan nggak cocok," ujar Faisal dalam webinar, Kamis (26/11/2020).
Selain manufaktur, Faisal Basri menyebut industri pertanian juga harus dikembangkan pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Pasalnya, kata dia, industri pertanian salah satu yang bertumbuh di tengah pandemi virus corona covid-19.
Baca Juga: Soal Tes Swab Habib Rizieq, RS Ummi: Kami Diskusi Dulu Sama Pihak Keluarga
Namun, ia mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian, yakni pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.
"Saya melihat ini momentum membenahi sektor pertanian, dan memodernisasi sektor pertanian, bukan dengan buat food estate di Kalteng. Itu tidak menyelesaikan masalah. Manufaktur yang harus dikembangkan menurut saya bukan padat karya," jelas dia.
Di lain sisi, Faisal menyarankan, agar politik upah murah yang disuarakan pengusaha juga harus dihapus. Karena, upah murah tersebut juga tak sesuai dengan kondisi angkatan kerja.
Dengan kondisi ini, Faisal menilai sangat wajar, banyak anak muda yang berpendidikan bergabung dalam kelompok Habib Rizieq Shihab.
"Kalau kita lihat politik upah murah harus kita tinggalkan, karena enggak sesuai dengan situasi, jadi wajar yang muda dan berpendidikan bergabung dengan Rizieq Shihab," kata dia.
Sumber: Suara.com
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Dony Oskaria dan Dirut BRI Turun Langsung Bantu Korban Banjir Aceh Tamiang
-
Waspada! Ini Peta Lokasi Rawan Begal di Pinggiran Kota Palembang
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
9 Pusat Kecantikan di Palembang untuk Perawatan Akhir Tahun dengan Promo Nataru
-
Tak Sampai Rp1 Juta, Ini Itinerary Libur Natal & Tahun Baru 3 Hari di Palembang