Pengamat : Anggota Dewan Residivis Ditangkap BNN, PKPU Perlu Direvisi!

“Secara adminitrasi saja, ia tidak jujur kepada partai apalagi kepada masyarakat yang memilihnya. Berarti partai dan KPU kecolongan dung,” ucap ia.

Secara esensi PKPU sebaiknya tidak mengatur mengenai masa hukuman resividis, tapi lebih mengedapkan makna pejabat publik. Seharusnya mereka yang menginginkan menjadi pejabat publik memang harus bersih atau tidak pernah dihukum.

“Kasus D ini terbukti dia memaksakan diri, karena memang ada celah atau kesempatannya. Harusnya PKPU tidak memberi celah lagi kepada residivis. Ini terbukti ia mengulangi perbuatannya setelah menjadi pejabat publik dengan tindak kejahatan lebih besar,” ungkap Mualimin.

Kasus ini berawal saat BNN berhasil mengungkapkan kasus kepemilikan 30 kg sabu yang dibawa dari Aceh atas Provinsi Jawa Barat. Transaski narkoba lintas pulau ini melibatkan jasa angkuta PO bus Pelangi. Diketahui, juga terjadi pengerebekkan di pos PO tersebut di Palembang, akhir pekan lalu.

Baca Juga: Sembilan Armada Perkuat Operasi Udara Karhutla di Sumsel

Dalam penelusurannya, BNN kembali berhasil mengungkap komplotan ini yang diantaranya mengamankan lima orang warga Palembang yang salah satunya wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar ini.

Kontributor : Rio Adi Pratama