- Sebanyak 1.987 PPPK Paruh Waktu di Palembang berpeluang berubah status menjadi Penuh Waktu mulai tahun 2027.
- Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB belum memberikan petunjuk teknis resmi terkait pengalihan status tersebut kepada Pemkot Palembang.
- PPPK Penuh Waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara.
SuaraSumsel.id - Sebanyak 1.987 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berpeluang mengalami perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.
Kabar ini menjadi harapan baru bagi ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui: pengangkatan tersebut tidak otomatis berlaku serentak bagi seluruh PPPK Paruh Waktu pada 1 Januari 2027.
Pemerintah pusat telah menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu lintas profesi. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi.
Artinya, 1.987 PPPK di Palembang masih harus menunggu kepastian mengenai mekanisme dan tahapan pengalihan status dari pemerintah.
Baca Juga:7 Dapur MBG di Palembang Belum Penuhi Standar Higienitas, Bisa Tetap Beroperasi?
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot telah mengetahui informasi kebijakan tersebut. Namun, pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan resmi maupun petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis,” kata Ratu Dewa, Kamis (12/11/2026).
1.987 PPPK Palembang Menanti Perubahan Status
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Adi Zahri mengungkapkan, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Palembang saat ini mencapai 1.987 orang.
Mereka merupakan bagian dari tenaga yang menjalankan berbagai tugas pelayanan pemerintahan.
Baca Juga:28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu
Kebijakan pemerintah pusat membuka peluang perubahan status bagi PPPK lintas profesi. Cakupannya tidak hanya tenaga pendidikan, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Meski demikian, Adi Zahri menyebut hingga Kamis (12/11/2026), pihaknya belum menerima aturan maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pengalihan status tersebut.
“Terkait dengan PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sampai hari ini belum ada aturan, regulasi dan petunjuk teknis dari KemenPAN-RB,” ujarnya.
Dengan belum adanya ketentuan teknis, Pemkot Palembang belum dapat memastikan siapa saja yang masuk dalam tahapan pengangkatan, persyaratan yang harus dipenuhi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu?
Kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026).
Pemerintah menyepakati peningkatan status pegawai tersebut mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Namun, tanggal tersebut bukan berarti seluruh PPPK Paruh Waktu langsung berubah status pada hari yang sama.
Kementerian PAN-RB menjelaskan, tahapan pengangkatan disesuaikan dengan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi. Selama proses berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugasnya.
Karena itu, pegawai di Palembang perlu menunggu ketentuan resmi yang akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Apakah PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Tes CPNS 2027?
Selain peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah pusat juga memberikan kesempatan bagi pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan tersebut berlaku bagi PPPK lintas profesi, bukan hanya tenaga pendidik.
Namun, perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu tidak otomatis membuat seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka tetap harus mengikuti seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan kepegawaian tersebut memperhatikan kemampuan fiskal negara. Skema pembiayaannya akan dirumuskan bersama kementerian terkait.
Apa yang Harus Disiapkan PPPK Palembang?
Sambil menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat, PPPK Paruh Waktu di Palembang perlu memastikan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa pernah menjelaskan bahwa evaluasi terhadap PPPK Paruh Waktu juga memperhatikan aspek kehadiran dan kedisiplinan.
Dalam keterangannya pada Juli 2026, Ratu Dewa menyebut pengkajian pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu mencakup daftar hadir, kedisiplinan, dan sejumlah aspek lainnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan bagi pegawai agar tetap menjaga kinerja selama menjalankan tugas. Meski demikian, persyaratan final pengalihan status pada 2027 tetap harus mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis terbaru dari pemerintah pusat.
Bagi 1.987 PPPK Paruh Waktu di Palembang, kebijakan ini menjadi peluang untuk memperoleh kepastian status kepegawaian yang lebih baik.
Namun, kepastian kapan mereka akan diangkat masih menunggu aturan pelaksanaan. Pemkot Palembang pun belum mengumumkan daftar pegawai maupun jadwal pengalihan status.
Dengan demikian, hal terpenting yang perlu ditunggu bukan hanya dimulainya kebijakan pada 2027, tetapi juga mekanisme resmi yang menentukan tahapan pengangkatan bagi PPPK Paruh Waktu di daerah.
