- Polda Jambi mengamankan dua anak di bawah umur yang ikut menyerang Mapolres Merangin pada 28 Oktober 2026.
- Polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana seperti orang dewasa.
- Penyerangan terjadi setelah warga mendatangi markas polisi untuk meminta pembebasan terduga penambang emas tanpa izin.
SuaraSumsel.id - Kasus penyerangan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Merangin, Jambi, menyisakan persoalan lain di luar proses hukum terhadap enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua anak yang ikut diamankan polisi juga menjadi perhatian, terutama terkait perlindungan dan kelanjutan pendidikan mereka.
Keduanya diamankan bersama enam orang dewasa setelah insiden penyerangan Mapolres Merangin pada Rabu, 28 Oktober 2026. Namun, berbeda dengan enam orang dewasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kedua anak tersebut akan mendapatkan penanganan khusus karena masih di bawah umur.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma sebelumnya menyampaikan bahwa kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani kedua anak tersebut.
Menurut Jimmy, salah satu anak yang diamankan masih bersekolah, sedangkan anak lainnya disebut berusia sekitar 11 tahun. Kepolisian menyatakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dikenakan seperti terhadap orang dewasa.
Baca Juga:Dua Korporasi Sudah Diselidiki, WALHI Kini Laporkan 9 Perusahaan soal Karhutla Jambi
"Dua anak di bawah umur yang diamankan karena ikut melakukan penyerangan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial," demikian keterangan Jimmy yang diberitakan ANTARA pada 2 November 2026.
Bagaimana penanganan dua anak setelah diamankan?
Pernyataan Polda Jambi mengenai koordinasi dengan Dinas Sosial menjadi penting karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa.
Namun, hingga perkembangan informasi yang tersedia pada 11 November 2026, belum ada keterangan resmi terbaru mengenai apakah kedua anak tersebut telah diserahkan kepada Dinas Sosial, dikembalikan kepada keluarga, atau menjalani pendampingan khusus.
Kepastian mengenai kondisi mereka diperlukan agar publik mengetahui kelanjutan penanganan, termasuk pemenuhan hak pendidikan, pendampingan keluarga, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Baca Juga:Janji Lolos Bintara Polri, 2 Polisi Jambi Diduga Tipu 12 Orang hingga Rp7,81 Miliar
Selain itu, terdapat perbedaan penyebutan usia dalam sejumlah pemberitaan. Detik menyebut salah satu anak berusia 11 tahun, sedangkan Jambi Update menyebut keduanya berusia 11 dan 14 tahun. Data usia tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada penyidik sebelum dijadikan dasar penjelasan hukum secara lebih terperinci.
Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dalam Pasal 21, anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana tidak diproses melalui mekanisme pemidanaan seperti orang dewasa.
Ada mekanisme khusus yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Penanganannya dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali maupun program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.
Sementara itu, anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun memiliki ketentuan penanganan berbeda. Prosesnya tetap harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak, termasuk hak atas pendampingan dan perlindungan selama pemeriksaan.
Karena itu, kepastian usia kedua anak yang diamankan dalam kasus Merangin menjadi penting untuk menentukan mekanisme hukum yang sesuai.
