- WALHI Sumsel menggelar kampanye kreatif di Sungai Musi, Palembang, pada 9 November 2026.
- Aksi tersebut bertepatan dengan pembukaan COP31 di Antalya, Türkiye, untuk mendesak penghentian eksploitasi alam.
- Pemerintah dituntut menghentikan energi fosil, melindungi masyarakat adat, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak.
SuaraSumsel.id - Sungai Musi menjadi ruang bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan pesan tentang krisis iklim. Bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye, WALHI Sumsel menggelar kampanye kreatif untuk mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi alam dan mengutamakan keselamatan manusia.
Aksi yang berlangsung di kawasan Sungai Musi, Palembang, pada 9 November 2026 itu menjadi bentuk penyampaian aspirasi dari Sumatera Selatan kepada pemerintah Indonesia dan para pemimpin dunia. WALHI menilai keadilan iklim harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan berhenti sebagai janji dalam forum internasional.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, menjelaskan bahwa krisis iklim tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan angka, target penurunan emisi, maupun komitmen politik. Dampaknya telah dirasakan masyarakat melalui ancaman kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan.
Menurut Galang, tekanan terhadap lingkungan juga berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif, ekspansi pertambangan dan perkebunan, serta praktik pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca Juga:Krisis Iklim Mengancam Lumbung Pangan Semende, Padi Memendek dan Produksi Kopi Anjlok
WALHI Sumsel memandang krisis ekologis bukan semata-mata akibat perubahan iklim. Model pembangunan yang terus menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai orientasi utama turut memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat.
WALHI kritik arah transisi energi
Selain menyoroti eksploitasi alam, WALHI Sumsel mengkritisi arah transisi energi yang dinilai berpotensi menghadirkan bentuk baru ketidakadilan ekologis.
Galang menekankan bahwa pengembangan proyek energi atas nama transisi energi dan pembangunan rendah karbon tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta keberlanjutan ruang hidup.
Transisi energi, menurut WALHI, tidak cukup hanya mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Perubahan juga harus menyentuh model pengelolaan energi agar lebih demokratis, adil, terjangkau, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Membaca Jongot: Hutan Warisan Suku Musi yang Menawarkan Harapan di Tengah Krisis Iklim
WALHI turut mengingatkan bahaya false solutions atau solusi palsu dalam kebijakan iklim. Pendekatan tersebut dinilai berisiko lebih mengutamakan kepentingan pasar dan keuntungan korporasi dibandingkan keselamatan manusia serta keberlanjutan ekosistem.
Dalam momentum COP31, WALHI menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat serta Komunitas Lokal. Kelompok masyarakat tersebut memiliki peran penting dalam menjaga hutan, wilayah kelola, dan ekosistem.
Tiga tuntutan WALHI Sumsel
Melalui kampanye di Sungai Musi, WALHI Sumsel menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi energi berkeadilan. Pemerintah diminta mendorong perubahan sistem energi yang tidak lagi bergantung pada energi kotor, sekaligus memastikan pengembangan energi terbarukan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Kedua, mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat serta Komunitas Lokal. Pengakuan wilayah kelola, perlindungan ruang hidup, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi fondasi kebijakan iklim.
