- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menolak eksepsi terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan pada Senin, 9 November 2026.
- Jaksa menduga kedua terdakwa menerima suap Rp872,5 juta dari kontraktor untuk proyek pemerintah fiktif senilai Rp10 miliar di PALI.
- Persidangan kasus korupsi tersebut berlanjut ke tahap pembuktian dengan rencana pemeriksaan enam saksi oleh jaksa pada pekan depan.
Menurut dakwaan JPU, Iwan kembali meyakinkan Horizal bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya.
Penyerahan Uang Diduga Berlangsung Tiga Tahap
Jaksa menguraikan dugaan penyerahan uang berlangsung dalam tiga tahap pada Desember 2024. Pertama, pada 20 Desember 2024, Horizal diduga menyerahkan uang sebesar Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah tersebut, Rp352 juta disebut menjadi bagian Alhefy, sedangkan Rp85 juta diduga diteruskan kepada Iwan.
Kedua, pada 25 Desember 2024, Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy yang disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.
Baca Juga:Sidang Wabup Iwan Tuaji Ungkap Dugaan Uang Rp872,5 Juta, Berawal dari Janji Proyek Rp10 Miliar
Ketiga, pada 31 Desember 2024, Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening Junaidy. Uang tersebut juga disebut diteruskan ke rekening Iwan secara bertahap.
Jika dijumlahkan, total uang yang diserahkan mencapai Rp872,5 juta.
Seluruh rangkaian transaksi tersebut menjadi bagian dari uraian dakwaan yang harus diuji melalui keterangan saksi dan alat bukti dalam persidangan.
Persoalan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyerahan uang, tetapi juga realisasi pekerjaan yang dijanjikan kepada kontraktor. Dalam dakwaan, jaksa mengungkap bahwa proyek yang sebelumnya dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan proyek senilai Rp3 miliar.
Baca Juga:Wabup Iwan Tuaji Segera Disidang, Terungkap Lagi Perkara Rp872,5 Juta dari Proyek PALI
Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi kediaman Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan tersebut.
Namun, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek itu telah diberikan kepada Alhefy. Sementara itu, pekerjaan yang dimaksud ternyata telah dikerjakan pihak lain.
JPU menduga rangkaian peristiwa tersebut berkaitan dengan permintaan uang kepada kontraktor dengan iming-iming memperoleh pekerjaan proyek pemerintah.
Dalam perkara ini, jaksa menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap kedua terdakwa, termasuk Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait lainnya.
Dengan ditolaknya eksepsi, fokus persidangan selanjutnya akan beralih pada pembuktian dakwaan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Keterangan sekitar 15 saksi yang disiapkan JPU diharapkan dapat mengungkap lebih jauh rangkaian dugaan transaksi, aliran uang, serta hubungan antara pemberian uang dan proyek pemerintah yang menjadi objek perkara.
