- Koalisi Pers Sumsel mendesak Kapolda Sumsel mengusut tuntas pengeroyokan dua wartawan saat meliput unjuk rasa karhutla pada 13 Oktober 2026.
- Kapolda Sumsel Rony Samtana menyatakan kepolisian telah mengamankan beberapa terduga pelaku dan berjanji menegakkan hukum secara transparan.
- Dua wartawan korban pengeroyokan telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis yang baik di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
SuaraSumsel.id - Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan saat meliput aksi unjuk rasa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Selasa (13/10/2026).
Dalam aksi solidaritas di halaman Mapolda Sumsel, Kamis (15/10/2026), Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada Kapolda Sumsel untuk mengusut kasus tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik pengeroyokan.
Koordinator lapangan aksi, Ardhy Fitriansyah, menegaskan kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan merupakan persoalan serius karena menyangkut kebebasan pers dan keselamatan wartawan.
“Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena menghalangi kerja jurnalistik. Kami meminta Kapolda Sumsel dalam kurun waktu 2 x 24 jam untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkapkan aktor intelektual di baliknya,” kata Ardhy, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel.
Baca Juga:Herman Deru Sebut Karhutla Sumsel Tersisa 6,9 Hektar, Bagaimana dengan 3.800 Hektar Lahan Terbakar
Aksi solidaritas tersebut diikuti massa dari delapan organisasi jurnalis, Lembaga Bantuan Hukum Palembang, serta insan pers di Sumatera Selatan. Para peserta mengenakan pakaian putih dengan pita merah di lengan sebagai simbol solidaritas terhadap dua wartawan yang menjadi korban kekerasan.
Koalisi Pers Desak Pelaku Diproses Pidana
Selain mendesak pengusutan hingga tuntas, Koalisi Pers Sumsel meminta para terduga pelaku yang telah diamankan atau menyerahkan diri diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka juga meminta penyidik mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apabila unsur pelanggaran terhadap ketentuan tersebut terpenuhi.
Koalisi Pers Sumsel turut mendesak Kapolda Sumsel mengevaluasi fungsi intelijen dan pengamanan aksi massa di Palembang. Mereka juga menuntut pencopotan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan atas dugaan kegagalan mengantisipasi potensi konflik dan mencegah kekerasan.
Baca Juga:Demo Karhutla Berujung Pengeroyokan 2 Wartawan, Polisi Tangkap Terduga Provokator dan Sita 2 Sajam
Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong evaluasi pengamanan aksi unjuk rasa, sekaligus memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Ardhy menegaskan, Koalisi Pers Sumsel akan terus memantau perkembangan penyidikan setelah aksi solidaritas berakhir.
“Pokoknya kami akan terus mengawal kasus ini hingga semua pelaku tertangkap,” ujarnya.
Menurut Ardhy, sekitar 300 orang mengikuti aksi solidaritas tersebut. Koalisi Pers Sumsel menyatakan pengawalan akan terus dilakukan sampai proses hukum berjalan secara transparan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan.
Kapolda Sumsel Sebut Sejumlah Terduga Telah Diamankan
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Sumsel Rony Samtana menyampaikan keprihatinan atas pengeroyokan yang menimpa dua wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
“Sebagai Kapolda Sumsel, saya menyampaikan turut prihatin luar biasa terkait teman-teman kita yang menjadi korban akibat bentrokan massa di depan Mapolda Sumsel beberapa hari lalu,” kata Rony saat menemui massa aksi di halaman Mapolda Sumsel.
Dua wartawan yang menjadi korban adalah Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari Pal TV.
Rony mengonfirmasi bahwa kepolisian telah mengamankan satu orang yang diduga sebagai provokator dan membawa senjata tajam saat bentrokan terjadi. Selain itu, dua orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan dilaporkan telah menyerahkan diri kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.
Meski demikian, status hukum dan peran masing-masing orang masih perlu dipastikan melalui proses penyidikan. Penetapan tersangka serta pembuktian keterlibatan setiap pihak harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolda juga menyatakan kepolisian akan mendalami kemungkinan penerapan pasal berlapis, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sesuai hasil penyidikan.
Polda Minta Rekaman Video untuk Memperkuat Penyidikan
Untuk mempercepat pengungkapan kasus, Rony meminta wartawan maupun masyarakat yang memiliki foto dan video saat bentrokan terjadi agar menyerahkannya kepada penyidik.
Menurutnya, dokumentasi visual dapat membantu polisi menyusun kronologi, mengidentifikasi orang-orang yang terlibat, serta memperkuat proses pembuktian.
“Saya minta tolong dibantu nanti teman-teman, kalau ada foto-foto, video yang teman-teman punya, tolong serahkan ke kami untuk memaksimalkan proses penyidikannya,” ujar Rony.
Ia juga berjanji proses hukum akan dilakukan secara terbuka dan pihak-pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai aturan.
“Janji saya, saya akan tegakkan hukum semua. Setelah undang-undang kita akan jerat dengan pasal, semakin banyak pasal semakin bagus, tapi tentunya kan harus ada aturannya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons tuntutan Koalisi Pers Sumsel yang meminta penanganan kasus dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Kapolda Janji Pastikan Korban Mendapat Perawatan
Selain penegakan hukum, Rony mengatakan Kapolri telah menginstruksikan agar seluruh korban luka dalam bentrokan mendapatkan penanganan medis yang baik, termasuk wartawan, mahasiswa, dan anggota kepolisian.
Dua wartawan yang menjadi korban disebut telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di fasilitas ruang VIP Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Pihak kepolisian juga menyampaikan adanya dukungan akomodasi bagi keluarga korban.
Di akhir pertemuannya dengan massa aksi, Rony menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme di ruang publik Sumatera Selatan.
Sebagai bentuk keterbukaan dan upaya mempercepat penanganan laporan masyarakat, Polda Sumsel juga berencana mengumumkan nomor telepon pribadi Kapolda serta kontak 17 kapolres di wilayah jajarannya agar masyarakat dan jurnalis dapat menyampaikan keluhan terkait keamanan.
Bagi Koalisi Pers Sumsel, perkembangan penyidikan kasus pengeroyokan ini akan menjadi perhatian utama. Mereka menegaskan kekerasan terhadap wartawan tidak boleh berhenti pada penanganan pelaku di lapangan, tetapi harus diusut hingga tuntas agar keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan terlindungi.
Kontributor : Mohammad Shabir Fikri
