- Mahasiswa Unsri dan UIN Raden Fatah menggelar aksi demonstrasi menuntut penanganan karhutla di Kantor Gubernur Sumsel.
- Gubernur Herman Deru menemui massa secara langsung untuk berdialog dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
- Mahasiswa menuntut audit wilayah gambut, transparansi dana bantuan, serta menyiapkan langkah lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.
SuaraSumsel.id - Aksi mahasiswa yang mengusung tajuk “Sumsel Sesak” di Kantor Gubernur Sumatera Selatan berubah menjadi dialog terbuka. Gubernur Sumsel Herman Deru turun menemui massa dan memilih duduk lesehan bersama mahasiswa di halaman kantor gubernur.
Aksi tersebut digelar gabungan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Mereka datang menyuarakan kondisi warga yang terdampak kabut asap sekaligus menagih tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suasana yang semula berupa aksi unjuk rasa kemudian berubah menjadi ruang diskusi. Herman Deru bersama mahasiswa duduk di halaman depan Kantor Gubernur untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan perwakilan massa.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti langkah mitigasi karhutla yang dinilai belum cukup dilakukan sejak awal tahun. Mereka mempertanyakan kesiapan infrastruktur di wilayah hulu meski status siaga karhutla telah digaungkan sejak dini.
Baca Juga:Kabut Asap Palembang Makin Pekat, 31 Penerbangan di SMB II Terganggu hingga Kuala Lumpur
Salah satu persoalan yang disoroti berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Mahasiswa menilai tim pemadam di lapangan masih menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju kawasan gambut yang terbakar.
Mahasiswa minta Gubernur minta maaf
Di tengah dialog, mahasiswa juga membawa persoalan tersebut ke ranah pertanggungjawaban moral.
Mereka mengingatkan bahwa karhutla bukan persoalan yang baru terjadi tahun ini. Salah seorang mahasiswa menyinggung kejadian serupa pada 2023 ketika dirinya masih menjadi mahasiswa baru.
“Tahun sebelumnya terjadi, tahun 2023 ketika saya masih maba, itu juga terjadi kebakaran hutan. Dan hari ini masih terjadi lagi,” kata mahasiswa tersebut di hadapan Gubernur.
Mahasiswa kemudian meminta Herman Deru menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak.
Baca Juga:Warga OKI Ditemukan Meninggal di Tengah Karhutla, Diduga Terjebak Asap dan Api
“Kami minta Bapak selaku pemimpin tertinggi meminta maaf kepada kami semua. Tentu itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi itu adalah tujuan moral,” ujar perwakilan mahasiswa.
Permintaan tersebut kemudian dijawab Herman Deru. Dialog di halaman Kantor Gubernur itu ditutup dengan permintaan maaf dari Gubernur Sumsel kepada mahasiswa.
Bukan sekadar meminta maaf
Bagi mahasiswa, permintaan maaf bukan menjadi tujuan akhir aksi. Mereka menyodorkan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Salah satunya adalah audit dan pemulihan wilayah gambut serta kawasan yang berulang kali terbakar. Mahasiswa juga menuntut transparansi penggunaan dana bantuan Presiden dan seluruh anggaran penanggulangan karhutla agar dapat diketahui publik.
Selain itu, mereka meminta pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, penindakan hukum yang dipublikasikan secara jelas terhadap korporasi yang terlibat, serta evaluasi mengenai kemungkinan peningkatan status bencana menjadi tanggap darurat.
Menanggapi kritik mahasiswa, Herman Deru mengatakan pemerintah bersama TNI, Polri dan unsur masyarakat terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.
Namun, ia mengakui masih terdapat keterbatasan teknologi dalam mendeteksi titik api secara dini. Menurut Herman Deru, aplikasi pemantauan yang dimiliki pemerintah saat ini baru mampu mendeteksi keberadaan titik api setelah wilayah tersebut terlanjur menjadi hotspot.
Ia juga mengatakan aparat penegak hukum telah menjalankan tugas terkait faktor manusia dalam penyebab kebakaran. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Herman Deru bahkan menjanjikan imbalan pribadi bagi warga yang mampu menemukan pelaku pembakaran lahan.
“Siapa yang bisa menemukan dengan konkret akurat siapa pelakunya, dari aku sepuluh juta,” kata Herman Deru.
Ditanya soal ojol meninggal
Dalam dialog tersebut, Herman Deru juga ditanya mengenai kasus pengemudi ojek online yang meninggal setelah mengalami sesak napas di tengah kepungan asap. Gubernur memilih tidak menyimpulkan penyebab kematian tersebut.
“Please ya, kalau untuk yang meninggal saya tidak bisa membenarkan atau menolak. Sebab penyebab meninggal harus hasil autopsi, tidak bisa prediksi,” ujarnya.
Sikap tersebut disampaikan Herman Deru ketika mahasiswa mempertanyakan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Herman Deru juga memberikan penjelasan mengenai perjalanan ke Bandar Lampung yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena dirinya sempat singgah makan di sebuah rumah makan ketika kondisi udara Sumatera Selatan sedang mengalami krisis.
Herman Deru menjelaskan perjalanan tersebut dilakukan untuk menjenguk kakaknya yang sedang kritis di rumah sakit. Ia mengatakan kunjungan tersebut bukan agenda liburan.
Ia juga menyebut perjalanan itu sekaligus dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai penentuan titik keluar jalan tol di wilayah perbatasan bersama pihak terkait.
Mengenai anggaran penanganan karhutla yang dipertanyakan mahasiswa, Herman Deru menyebut sejumlah daerah menerima dana bantuan dengan nilai puluhan miliar rupiah.
Ia menyebut Banyuasin mendapatkan alokasi Rp15 miliar, Ogan Ilir Rp15 miliar, sedangkan OKI memperoleh Rp20 miliar.
Herman Deru menegaskan penggunaan dana tersebut memiliki petunjuk teknis yang mengikat. Menurutnya, dana tersebut tidak dapat digunakan sembarangan dan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Untuk dampak kesehatan, pemerintah provinsi menyatakan pengobatan ISPA bagi masyarakat terdampak asap digratiskan. Posko kesehatan darurat juga disebut telah diarahkan untuk didirikan di titik-titik dengan populasi penduduk yang padat.
Mahasiswa siapkan langkah berikutnya
Aksi “Sumsel Sesak” belum tentu berhenti di halaman Kantor Gubernur. Mahasiswa memperingatkan akan menaikkan eskalasi apabila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Mekanisme yang disebut antara lain pengaduan administratif ke Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman hingga Presiden Republik Indonesia.
Mereka bahkan menyatakan membuka kemungkinan membawa laporan mengenai krisis iklim tersebut ke lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNICEF dan WHO.
Di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, aksi yang dimulai dengan tuntutan berubah menjadi dialog. Di tengah kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka secara langsung, sementara Herman Deru memilih turun dan duduk bersama massa untuk mendengarkan aspirasi tersebut.
Kontributor : Mohammad Shabir Fikri
