- Gubernur Herman Deru menyatakan antrean solar subsidi di Sumatra Selatan disebabkan oleh alokasi yang jauh dari usulan.
- Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan Biosolar sebesar 2,8 juta kiloliter, tetapi hanya mendapat alokasi sekitar 650.000 kiloliter.
- Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru di Kabupaten Empat Lawang pada Selasa, 22 September 2026.
Besarnya perbedaan antara kebutuhan dan alokasi membuat persoalan BBM subsidi Sumsel tidak cukup dilihat dari panjang antrean di SPBU.
Ada persoalan yang lebih mendasar: seberapa sesuai alokasi yang diberikan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sumsel?
Herman Deru mengatakan kebutuhan 2,8 juta KL tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah di Sumsel melalui gubernur kepada BPH Migas.
Artinya, angka tersebut bukan sekadar perkiraan konsumsi satu SPBU, melainkan usulan kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah untuk kebutuhan BBM subsidi di wilayah Sumsel.
Baca Juga:Harga Karet Sumsel Tembus Rp43 Ribu, Naik Rp1.199 dalam Dua Hari
Di sisi lain, alokasi yang diterima berada jauh di bawah angka tersebut. Kondisi ini kemudian menjadi bagian dari persoalan yang perlu dilihat ketika antrean BBM kembali terjadi.
Tahun lalu alokasinya disebut 655 ribu KL
Herman Deru juga sebelumnya membandingkan alokasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Dalam pernyataannya pada 8 September, ia menyebut alokasi solar Sumsel tahun sebelumnya sekitar 655.000 KL, sedangkan alokasi tahun 2026 yang ia sebut saat itu sekitar 629.000 KL.
Dengan kata lain, menurut data yang disampaikan Deru pada awal September, alokasi tersebut lebih rendah sekitar 26.000 KL dibandingkan tahun sebelumnya.
Deru mengaitkan kondisi tersebut dengan adanya fluktuasi distribusi yang terkadang mengalami hambatan.
Baca Juga:Bupati Askolani Sebut Bimtek Kepsek Ilegal, Kok Bisa Berujung OTT Polda Sumsel?
“Ini terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat,” kata Deru dalam pada 9 September 2026.
Persoalan yang belum selesai
Antrean solar di Sumsel bukan persoalan yang baru muncul pada pekan ini. Pemerintah daerah telah membahasnya sejak awal September, tetapi keluhan mengenai antrean masih muncul setelahnya. Karena itu, persoalan yang kini menarik bukan lagi sekadar berapa panjang antrean kendaraan di SPBU.
Angka yang disampaikan Herman Deru membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah alokasi BBM subsidi yang diterima Sumsel sudah sebanding dengan kebutuhan daerah?
Sebab, berdasarkan keterangan terbaru Deru, Sumsel mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta KL per tahun, sementara alokasi yang disebut diterima hanya sekitar 650.000 KL.
Dengan gap sekitar 2,15 juta KL, persoalan BBM subsidi Sumsel menjadi isu yang tidak hanya berbicara tentang antrean di SPBU, tetapi juga tentang bagaimana kebutuhan daerah dihitung dan kemudian diterjemahkan menjadi alokasi.
