- Kejati Sumatera Selatan mengusut dugaan pemerasan terhadap pengusaha kapal di jalur strategis Sungai Lumpur, Kabupaten OKI.
- Penyidik mendalami praktik pungutan liar Rp7 juta hingga Rp9 juta per kapal yang berlangsung selama bertahun-tahun.
- Akumulasi dugaan pungutan ilegal tersebut mencapai angka Rp160 miliar dan berdampak pada biaya logistik serta ekonomi daerah.
Menurut sumber yang mengetahui proses penyidikan, angka Rp160 miliar bukan berasal dari satu transaksi atau satu kapal.
Nilai tersebut merupakan akumulasi dugaan pungutan yang disebut berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang.
Jika diasumsikan satu kapal memberikan setoran rata-rata Rp9 juta dan praktik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun terhadap ribuan kapal yang melintas, maka nilai yang terkumpul memang bisa mencapai angka yang sangat besar.
Itulah sebabnya kasus Sungai Lumpur berkembang dari sekadar operasi penindakan menjadi perkara yang menyangkut tata kelola pelayanan publik dan aktivitas ekonomi strategis.
Baca Juga:Tak Mau Balikan, Wanita Asal OKI Mengaku Foto Tanpa Busananya Disebar Mantan Pacar
Bagi penyidik, yang terpenting bukan hanya besaran uang yang disebut beredar, melainkan bagaimana mekanisme pungutan tersebut dilakukan dan siapa saja yang diduga menikmati hasilnya.
Mengapa Sungai Lumpur Sangat Strategis?
Sebelum kasus ini mencuat, nama Sungai Lumpur mungkin tidak terlalu dikenal masyarakat luas.
Padahal kawasan tersebut memiliki posisi yang sangat penting dalam aktivitas pelayaran Sumatera Selatan.
Sungai Lumpur menjadi salah satu jalur yang menghubungkan aktivitas industri, pelabuhan, dan distribusi komoditas dari wilayah pedalaman menuju jalur perdagangan yang lebih luas.
Baca Juga:Kronologi Live TikTok Maut di OKI, Letusan Terdengar dari Dalam Kamar hingga Remaja 18 Tahun Tewas
Setiap kapal yang melintas membutuhkan berbagai dokumen dan pelayanan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran serta administrasi kepelabuhanan.
Karena itu, pelayanan yang diberikan di kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar.
Ketika muncul dugaan adanya pungutan di luar ketentuan resmi, dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha jasa angkutan sungai, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya logistik secara keseluruhan.
Bukan Sekadar OTT
Banyak kasus yang menjadi perhatian publik biasanya berhenti pada operasi tangkap tangan atau penetapan tersangka.
Namun perkara Sungai Lumpur memiliki dimensi yang lebih luas.
