Dari Pekarangan ke Merah Putih: Ketika Ketahanan Pangan Tak Lagi Cukup Sekadar Menanam

SuaraSumsel.id - Sawah di Sumatera Selatan mungkin belum hilang sepenuhnya. Cabai dan bawang masih tumbuh di pekarangan warga. Kelompok tani masih bergerak. Ibu-ibu serta gerakan PKK masih sibuk menyiram tanaman di halaman rumah mereka. Namun setiap kali harga cabai melonjak atau pasokan pangan terganggu, keresahan masyarakat selalu kembali muncul.

Di situlah ironi Sumatera Selatan terlihat. Daerah yang memiliki sumber daya pangan besar ternyata masih rentan menghadapi gejolak harga pangan. Masalahnya ternyata bukan lagi sekadar soal menanam.

Selama ini banyak program ketahanan pangan berhenti di tahap produksi. Warga diajak menanam, bibit dibagikan, panen dirayakan, tetapi setelah itu hasil panen berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem ekonomi yang kuat. Warga diajak menanam, bibit dibagikan, panen dirayakan, tetapi setelah itu hasil panen berjalan sendiri-sendiri tanpa ekosistem ekonomi yang kuat. Saat harga turun, petani kecil kembali kesulitan. Ketika distribusi terganggu, hasil panen tidak memiliki akses pasar yang memadai. Ketika modal habis, produksi kembali melemah.

Di tengah situasi tersebut, Sumatera Selatan sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat besar melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini tidak sekadar mengajarkan masyarakat menanam cabai atau memanfaatkan pekarangan rumah, tetapi telah membangun kesadaran baru bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari akar rumput.

Baca Juga:Panen Padi Kalium Humat Jadi Bukti Hilirisasi Batubara Menguatkan Ketahanan Pangan

GSMP lahir dari situasi yang nyata. Selama beberapa tahun terakhir, inflasi pangan menjadi salah satu ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Sumatera Selatan. Fluktuasi harga cabai, bawang, dan beras berulang kali menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Ketika harga pangan melonjak, rumah tangga dengan berpenghasilan rentan menjadi kelompok yang paling terdampak.

Sejumlah evaluasi dan data pemerintah daerah menunjukkan GSMP mulai memberi dampak terhadap stabilitas pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Selatan. Tren inflasi pangan Sumsel menunjukkan penurunan setelah GSMP mulai berjalan secara aktif sejak 2021. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, urban farming, dan pemberdayaan komunitas lokal.

Namun keberhasilan tersebut menyimpan tantangan baru. Ketahanan pangan tidak dapat berhenti pada level rumah tangga. Jika ingin menjadi kekuatan ekonomi daerah, hasil produksi masyarakat perlu terhubung dengan distribusi, pembiayaan, dan pasar yang lebih kuat.

Di titik inilah Koperasi Merah Putih menjadi penting.

Koperasi tidak seharusnya lagi dipandang sekadar lembaga administratif atau simbol ekonomi lama yang sudah kehilangan relevansi. Dalam konteks ketahanan pangan modern, koperasi justru dapat menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Baca Juga:Dari Pesantren untuk Desa: FAITH Jadi Gerakan Mandiri Pangan di Banyuasin

GSMP telah berhasil membangun kesadaran untuk memproduksi pangan secara mandiri.

Jika GSMP adalah gerakan menanam, maka Koperasi Merah Putih harus menjadi gerakan menjaga nilai ekonomi hasil panen rakyat. Kini yang dibutuhkan adalah kelembagaan ekonomi yang mampu menjaga keberlanjutan hasil panen masyarakat.

Koperasi Merah Putih dapat memainkan peran tersebut.

Selama ini salah satu masalah terbesar petani kecil dan kelompok pangan komunitas adalah lemahnya posisi tawar. Produksi mereka kecil, distribusi tidak terorganisasi, akses pembiayaan terbatas, dan harga sering ditentukan pasar tanpa perlindungan yang memadai. Akibatnya, ketika panen melimpah, keuntungan justru tidak maksimal.

Dalam pelaksanaannya, kelompok tani masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan pembiayaan dan pemasaran hasil panen. Bahkan dalam rekomendasinya, penguatan kelembagaan koperasi tani disebut penting untuk memperkuat produksi dan pemasaran hasil pertanian masyarakat.

Artinya, koperasi bukan gagasan yang muncul tiba-tiba. Ia adalah kebutuhan logis dari gerakan ketahanan pangan yang ingin naik kelas.

Jika GSMP adalah gerakan menanam, maka koperasi harus menjadi gerakan menguatkan ekonomi hasil panen.

Dalam konteks Sumatera Selatan, gagasan ini sangat relevan. Provinsi ini memiliki potensi pangan yang besar, mulai dari hortikultura, perkebunan, hingga perikanan. Namun potensi tersebut sering kali belum memberikan nilai ekonomi maksimal bagi masyarakat kecil karena lemahnya rantai distribusi dan pengolahan.

Banyak petani masih menjual hasil panen dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Sementara keuntungan terbesar justru dinikmati rantai distribusi di atas mereka. Ketika kondisi ini terus berlangsung, ketahanan pangan hanya akan menghasilkan stabilitas sesaat tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ketahanan pangan harus dipahami bukan hanya sebagai soal produksi, tetapi juga sebagai pembangunan ekosistem ekonomi rakyat.

Koperasi Merah Putih dapat menjadi penghubung penting antara produksi pangan komunitas dengan transformasi ekonomi daerah.

Bayangkan jika hasil panen GSMP tidak lagi dijual sendiri-sendiri, tetapi dihimpun melalui koperasi yang memiliki akses distribusi lebih luas. Cabai, bawang, sayuran, hingga produk olahan pangan lokal dapat dipasarkan secara kolektif dengan daya tawar yang lebih kuat.

Koperasi juga dapat menjadi pusat pembiayaan mikro bagi kelompok pangan komunitas. Selama ini banyak gerakan pangan rakyat berhenti bukan karena masyarakat malas menanam, tetapi karena modal dan akses pasar tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, koperasi juga bisa menjadi ruang lahirnya ekonomi pangan modern berbasis digital. Distribusi hasil panen, pencatatan produksi, hingga pemasaran daring dapat dilakukan secara kolektif. Ini penting agar ketahanan pangan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi digital.

Lebih jauh lagi, integrasi GSMP dan koperasi dapat memperkuat pengendalian inflasi daerah.

Selama ini pengendalian inflasi sering dilakukan melalui operasi pasar atau intervensi jangka pendek. Padahal akar masalahnya adalah lemahnya stabilitas pasokan dan distribusi pangan lokal.

Jika produksi masyarakat terorganisasi melalui koperasi, maka pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan lebih mudah memetakan pasokan, menjaga distribusi, dan mengantisipasi gejolak harga.

Dengan kata lain, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi rakyat, tetapi juga bagian penting dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Inilah mengapa ketahanan pangan Sumatera Selatan tidak boleh berhenti pada gerakan simbolik menanam di pekarangan. Gerakan ini harus tumbuh menjadi arsitektur ekonomi baru yang berbasis komunitas.

Keberhasilan GSMP menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertahan dan berproduksi jika diberi ruang, pendampingan, dan dukungan kebijakan yang tepat. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memastikan gerakan tersebut tidak kehilangan arah setelah panen.

Koperasi Merah Putih dapat menjadi jawaban untuk memastikan hasil panen rakyat tidak berjalan sendiri-sendiri.

Namun koperasi juga tidak boleh mengulang kegagalan masa lalu. Koperasi harus dibangun dengan pendekatan modern, transparan, profesional, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Jika hanya menjadi formalitas administrasi, koperasi akan kembali kehilangan kepercayaan publik.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan koperasi benar-benar menjadi ruang ekonomi produktif bagi komunitas pangan.

Ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan.

Pertama, integrasi program GSMP dengan koperasi pangan berbasis desa dan komunitas. Kelompok tani, gerakan ibu-ibu PKK, dan komunitas urban farming yang selama ini aktif dalam GSMP harus dihubungkan dengan koperasi yang memiliki fungsi nyata dalam distribusi dan pemasaran.

Kedua, penguatan akses pembiayaan mikro berbasis koperasi. Banyak kelompok pangan komunitas masih kesulitan mempertahankan produksi karena modal terbatas. Koperasi dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Ketiga, digitalisasi distribusi pangan komunitas. Koperasi harus mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan memperkuat efisiensi distribusi.

Keempat, pengembangan hilirisasi pangan lokal. Ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada panen komoditas mentah. Produk pangan lokal harus diolah menjadi produk bernilai tambah agar mampu menciptakan ekonomi baru di daerah.

Kelima, membangun regenerasi petani muda melalui koperasi modern. Anak muda tidak akan tertarik pada pertanian jika sektor ini terus identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian. Namun jika pertanian terhubung dengan ekonomi digital, kewirausahaan, dan koperasi modern, sektor ini bisa kembali menjadi harapan masa depan.

Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi dunia, Sumatera Selatan sebenarnya memiliki peluang besar menjadi contoh ketahanan pangan berbasis komunitas.

GSMP telah membuktikan bahwa masyarakat mampu bergerak bersama menjaga pangan dari tingkat rumah tangga.

Kini tantangannya bukan lagi sekadar membuat masyarakat menanam.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil panen rakyat tidak terus berjalan sendiri-sendiri tanpa perlindungan ekonomi yang kuat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan hasil panen rakyat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus stabilitas daerah.

Karena ketahanan pangan sejatinya bukan hanya tentang tersedianya bahan makanan.

Ketahanan pangan adalah tentang bagaimana rakyat memiliki kemampuan untuk bertahan, berproduksi, dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Jika petani kecil tetap menjadi pihak paling lemah dalam rantai pangan, maka ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan yang mudah runtuh setiap kali pasar bergejolak.

Namun jalan menuju ke sana tidak cukup dibangun dari pekarangan semata.

Ia membutuhkan koperasi yang hidup, ekonomi rakyat yang kuat, dan keberanian membangun gerakan pangan sebagai masa depan baru Sumatera Selatan.

GSMP telah membuktikan bahwa rakyat mampu menanam.

Kini yang dipertaruhkan adalah apakah rakyat juga mampu menjadi pemenang dalam ekonomi hasil panennya sendiri.

Sebab masa depan ketahanan pangan Sumatera Selatan tidak akan ditentukan hanya oleh seberapa banyak cabai ditanam di pekarangan. Tetapi oleh seberapa kuat rakyat menguasai ekonomi pangannya sendiri.

Opini ini disertakan dalam lomba call of opinion Sumatranomic, 2026