SuaraSumsel.id - Pekan ini, Sumatera Selatan (Sumsel) diramaikan dua peristiwa yang menggugah nurani: dari kampus hingga halaman sekolah, suara keprihatinan bergema, menuntut keadilan dan perubahan.
Di Palembang, para dokter, akademisi, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) menyuarakan kegelisahan terhadap intervensi dalam dunia pendidikan kedokteran.
Sementara itu, di Lubuklinggau, puluhan siswa SMK Negeri 1 dengan berani turun ke lapangan menuntut penyelesaian kasus dugaan pencabulan oleh guru mereka.
FK UNSRI Tegaskan Sikap: Pendidikan Kedokteran Bukan Alat
Baca Juga:Guru Olahraga SMKN 1 Lubuk Linggau Cabuli Belasan Muridnya, Kebusukan Terbongkar
Di Gedung Azwar Agoes, Kampus Madang Universitas Sriwijaya, Rabu (21/5/2025), suasana khidmat menyelimuti ruangan ketika ratusan perwakilan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK Unsri), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, dan Ikatan Alumni FK Unsri (IKA FK Unsri) menggelar doa bersama dan menyatakan sikap moral terhadap dinamika pendidikan kedokteran nasional.
Prof. Dr. dr. Irsan Saleh secara tegas menyatakan bahwa dunia pendidikan kedokteran sedang berada dalam kondisi rawan akibat intervensi yang berlebihan dari pihak eksternal, khususnya Kementerian Kesehatan.
“Kami percaya pendidikan dokter harus menjunjung tinggi standar akademik dan dikembangkan dalam lingkungan yang otonom,” ujarnya.
Pernyataan sikap menyampaikan delapan butir keprihatinan terhadap langkah Kementerian Kesehatan (Menkes) yang dianggap telah melampaui kewenangan, mengambil alih fungsi akademik, serta melemahkan independensi kolegium.
Mereka menolak model pendidikan yang dianggap otoriter dan penuh muatan sebagai alat, serta mendesak Presiden RI dan DPR untuk segera mengevaluasi kebijakan Kemenkes yang dinilai merusak sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan.
Baca Juga:PPDS FK Unsri DisarankanTempuh Jalur Hukum Usai Ditendang Dokter RSMH
“Jika diam adalah pilihan kita bersama, maka kehancuran Sistem Kesehatan Nasional dan Ketahanan Bangsa tinggal menunggu waktu,” tutup pernyataan sikap tersebut.
Lubuklinggau Bergejolak: Siswa SMKN 1 Desak Guru Cabul Segera Diproses
Di tempat berbeda, tepatnya di Lubuklinggau, halaman SMK Negeri 1 menjadi panggung unjuk rasa pada Jumat pagi (23/5). Puluhan siswa dan siswi dengan lantang meneriakkan tuntutan: "Sekolah Bukan Tempat Predator", “Kami Butuh Guru, Bukan Pemangsa!”
Mereka tidak hanya menuntut kejelasan hukum, tapi juga perlindungan psikologis dan jaminan keamanan di lingkungan sekolah. Kasus dugaan pencabulan oleh seorang guru berinisial S yang sebelumnya mengambang, menjadi perhatian serius setelah aksi ini viral di media sosial.
Setelah tekanan publik yang cukup besar, aparat kepolisian akhirnya bergerak cepat. Pada hari yang sama, guru tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap belasan siswi.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, bukan justru menumbuhkan trauma bagi para siswanya,” ujar salah satu peserta aksi.
Narasi Bersama: Dari Kampus hingga Sekolah, Suara Nurani Bergema
Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumsel – baik dari kalangan akademisi maupun pelajar – semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dunia pendidikan.
Baik FK Unsri maupun siswa SMKN 1 Lubuklinggau sama-sama menyuarakan kegelisahan mereka terhadap praktik-praktik yang mengancam nilai-nilai luhur dalam pendidikan: otoritarianisme, penyimpangan etika, dan pelecehan kekuasaan.
Keberanian civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK Unsri) untuk secara terbuka menolak intervensi yang dinilai melemahkan independensi institusi pendidikan tinggi, serta keberanian para siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau dalam menyuarakan tuntutan keadilan atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh tenaga pendidik mereka, mencerminkan semangat kritis yang tumbuh di tengah generasi intelektual dan muda Sumatera Selatan.
Ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan wujud nyata dari kesadaran kolektif bahwa dunia pendidikan tidak boleh tunduk pada kekuasaan yang menyimpang atau membiarkan penyimpangan moral terjadi tanpa perlawanan.
