Komitmen atau Sanksi
Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan ancaman, melainkan bentuk keseriusan negara dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana ekologis yang berulang setiap tahun.
“Kalau tahun ini mereka tidak siap dan terjadi kebakaran besar, maka bukan hanya izin yang akan kami cabut, tapi proses hukum juga kami dorong,” kata Hanif.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat sipil, media, dan LSM lingkungan untuk aktif melakukan pemantauan. "Laporkan bila ada perusahaan yang tidak siaga. Kita tidak ingin Sumsel kembali menjadi langganan kabut asap.
Baca Juga:Guru Olahraga SMKN 1 Lubuk Linggau Cabuli Belasan Muridnya, Kebusukan Terbongkar
Ia menambahkan bahwa langkah serius telah ditempuh pemerintah demi mencegah bencana ekologis berulang akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KLHK telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pemegang izin konsesi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), termasuk ratusan perusahaan sawit di Sumatera Selatan.
Surat tersebut berisi permintaan tegas agar setiap perusahaan segera melaporkan kesiapan mereka dalam menangani potensi karhutla, baik dari segi personel, peralatan pemadam, hingga pendanaan operasional.
Namun, upaya ini tidak berhenti di atas kertas. Evaluasi langsung di lapangan akan digelar dalam waktu dekat dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Pemerintah tidak akan tinggal diam jika menemukan ada perusahaan yang abai.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Raih Dua Penghargaan Nasional: Perkuat Posisi sebagai Motor Penggerak Ekonomi
Hanif menekankan bahwa negara tak segan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, bahkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terbukti lalai.
“Ini bukan sekadar gertakan. Kami ingin menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Bila masih ada yang bermain-main dengan tanggung jawab ini, maka mereka harus siap menanggung konsekuensinya,” ujar Hanif dengan nada serius.
