Mulai dari Dinas Perkim, Pemerintah Kota Palembang, hingga Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi sasaran, termasuk Bapenda, BPKAD, Gedung Arsip, dan kantor perusahaan pemborong proyek.
Langkah ini menandakan bahwa Kejati Sumsel tengah menyisir tuntas setiap alur administrasi dan kemungkinan penyelewengan anggaran yang membuat proyek revitalisasi ini mandek dan menimbulkan kerugian negara.
Babak baru ini membuka peluang terbukanya jaringan lebih luas dari praktik korupsi yang selama ini tersembunyi di balik jargon pembangunan.
Bagaimana menurut kalian terkait pemeriksaan terpidana korupsi Alex Noerdin?
Baca Juga:Anak Wali Kota Palembang Jadi Korban Pungli, Aparat Kena Sentil Pedas
