SuaraSumsel.id - Belum lama ini terjadi peristiwa yang mencuri perhatian publik, yakni peristiiwa penganiayaan sekaligus penembakan anggota Polri dengan kawanan debt collector. Lalu, beredar informasi yang menyebutkan jika Kapolda Sumsel mengeluarkan edaran mengenai penertiban debt collector.
Lalu apakah kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo membuat edaran guna melakukan penertiban akan kawanan debt collector?
Muncul pula yang langsung mengatasnamakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut mengeluarkan surat edaran serupa untuk melakukan penertiban terhadap Debt Colector yang melakukan aksi penarikan paksa atau premanisme saat melakukan penyelesaian permasalahan Fidusia.
Terkait kedua klaim surat edaran baik itu yang mengatasnamakan Kapolda terhadap polres jajaran ataupun yang mengatasnamakan Kapolri terhadap Polda jajaran semuanya ialah hoax.
Baca Juga:Jadwal Buka Puasa Wilayah Palembang dan Sekitarnya Rabu 27 Maret 2024
“Tidak pernah ada instruksi seperti itu dari Kapolda Sumsel,” ucap dia kepada pemeriksa fakta sumselupdate.com pada Minggu (24/03/2024).
Bahkan terkait surat edaran juga sudah dihimbau oleh Bid Humas Polda Sumsel melalui akun Instagram @polisi.sumsel, dengan meng-capture pesan yang telah diteruskan berkali-kali itu dan dilabelkan hoax, pada Senin (25/03/2024).
“Waspada berita hoax Himbauan kepada masyarakat agar waspada ketika mendapat berita hoax, Polda Sumsel tidak pernah mengeluarkan narasi ini, seluruh informasi yang dikeluarkan Polda Sumsel melalui akun resmi Polda Sumsel,” tulis dalam keterangan media sosial instagram tersebut.
Pesan yang beredar dari sejumlah group whatsApp ini pun langsung ditanggapi Polda Sumsel. Melalui akun media sosialnya, disebutkan jika edaran tersebut ialah hoaks alias informasi palsu.
Narasi:
Baca Juga:Kenali Uang Sejak Sekolah Dasar, Begini Keseruan Cinta, Bangga dan Paham Rupiah
Ada dua misinformasi yang tersebar. Pertama di sejumlah WhatsApp Grup (WAG) masyarakat di kota Palembang dengan judul
Himbauan Kapolda
Viralkan !!!!
Kepada seluruh Kanit Res jajaran, Perintah Kapolda, agar Laksanakan giat Oprasi Premanisme, sasaran utama adalah, Debt Collector yg atau mata elang, Laksanakan Penertiban, Pendataan, dan Penindakan Hukum, menunggu jukrah dari Polda kegiatan yg dilakukan sbb :
1. bila ditemukan ada nya Debt Collector/mata elang segera amankan, geledah badan, bila ditemukan sajam segera Proses, bila tidak Panggil Pihak Leasingnya dan lakukan penghimbauan.
2. Lakukan Pendataan terhadap LP yg melibatkan Debt Collector dan jadikan atensi penanganan, tangkap, tahan, jo kan 55 56, kepada Pihak yg menyuruh, baik Perseorangan atau Leasing.
3 Laporkan kegiatan Debt Collektor setiap hari ke Polres atau ke Polsek setempat
Himbauan pengadilan
Kalo ada Debt Collector Hendaklah Masyarakat gerebeg tangkap (catatan: serah kan ke polisi / Polres atau Polsek setempat).
Karena mereka tidak Ubah nya seperti para Begal terang2an.
Masyarakat harus tahu ini.
Viralkan!!!
Kita Bagikan Informasi ini Kepada Semua Rakyat Indonesia Supaya Masyarakat Tidak di Intimidasi dan Di Teror oleh yang namanya Dept Colektor
Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013
Mengatur bahwa syarat uang muka/DP Kendaraan Bermotor melalui Bank minimal adalah 25% utk roda 2 dan 30% untuk Kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan Nonproduktif serta 20% utk roda 3 atau lebih untuk keperluan Produktif.
Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan yg melarang Leasing atau Perusaha’an pembiayaan utk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yg menunggak kredit kendaraan.
Hal itu tertuang dlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yg dikeluarkan Tanggal 7 Oktober 2012.
Menurut undang-undang No 42 Tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan
Fidusia umumnya dimasukkan dlm Perjanjian kredit Kendaraan Bermotor.
Kitasebagai debiturmembayar biayajaminan Fidusia tersebut.
Pihak Leasing wajib Mendaftarkan setiap Transaksi kredit di depan Notaris atas Perjanjian Fedusia ini.
Jadi Perjanjian Fidusia ini melindungi aset konsumen, Leasing tdk bisa serta merta menarik Kendaraan yg gagal bayar karena dengan perjanjian Fidusia, alur yg seharusnya terjadi adalah pihak Leasing Melaporkan ke Pengadilan!
Sehingga Kasus Anda akan disidangkan & Pengadilan akan mengeluarkan surat Keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan Kendaraan Anda akan dilelang oleh Pengadilan & uang hasil Penjualan Kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan utk membayar utang kredit Anda ke Perusahaan Leasing, lalu uang sisanya akan diberikan Kepada Anda.
Jika kendaraan anda akan ditarik Leasing, mintalah surat Perjanjian Fidusia dan sebelum ada surat Fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda.
Karena jika mereka membawa sepucuk surat Fidusia (yang ternyata adalah PALSU) silakan anda bawa ke Hukum, Pihak Leasing akan didenda minimal Rp 1,5 milyar.
Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara Paksa Kendaraan dirumah, merupakan Tindak Pidana Pencurian.
Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak Pidana Perampasan.
Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2,3 & 4 junto.
Ayo sebarkan untuk Menghentikan tindakan semena mena dari mata elang atau Debt Collektor
Mari Tertib Hukum!!!
Tak berselang lama setelah pesan yang diklaim merupakan perintah dari pentinggi kepolisian Daerah atau Kapolda.
Lalu terkait surat edaran yang mengatasnamakan Kapolri, juga dibantah oleh pihak Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Senin (25/3/2024)
“Pada pemberitaan tersebut tidak ada narasumber yang menjelaskan, serta surat edaran yang ditunjukkan, maka bisa menjadi misinformasi, namun pada konteks tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dituangkan dalam UURI No 2 tahun 2002,” ucap dia.
Kata Trunoyudo, dari surat edaran itu memang menjelaskan tugas dan fungsi dari Polri yang telah dijabarkan dalam UU 2/2002 yaitu memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Setiap anggota Polri wajib menjalankan amanah UU tersebut pada koridor sesuai aturan.
“Seluruh anggota Polri menjalankan perintah undang-undang untuk mewujudkan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
“Tindakan terakhir adalah penegakan hukum demi mewujudkan dan memelihara kamtibmas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, namun pada konteks penegakan hukum ditujukan kepada pelaku yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang undang perbuatannya yang melawan hukum,” tegas Trunoyudo.
Kesimpulan:
Informasi terkait surat edaran baik yang dikeluarkan Kapolda ataupun Kapolri adalah tidak benar, namun terkait isi surat edaran tersebut memang benar dalam penjabaran tugas dan fungsi polri.
Lalu adapula memanfaatkan momentum penyebaran hoaks soal penertiban para Debt Colector, setelah di kota Palembang, terjadi insiden yang melibatkan oknum polisi berinisial Aiptu FN melakukan aksi penyerangan terhadap oknum Debt Colector yang dipicu upaya perampasan paksa unit kendaraan oknum polisi tersebut.
