SuaraSumsel.id - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) TBK terus memperluas layanan digitalnya. Upaya ini pun sejalan dengan semangat “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)” Bank Indonesia.
BRI terus menciptakan komunitas di kota Palembang khususnya para pelaku usaha seperti pedagang, sampai dengan masyarakat agar mengenalkan instrumen on tunai atau less cash society (LCS) dalam bertransaksi sekaligus melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Pada bulan Juni ini, BRI region Palembang melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan dalam memperluas layanan perbankan termasuk layanan perbankan secara digital.
Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) regional office Palembang Wahyudi Dermawan mengungkapkan nota kesepahaman penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan Perbankan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan bagian memperluas layanan perbankan BRI.
Baca Juga:Kader PDIP Sumsel Ikut Ramaikan Puncak Bulan Bung Karno di GBK
BRI secara nasional dengan 19 kantor wilayah, satu kantor cabang khusus sekaligus 461 kantor cabang serta sampai 5.293 BRI uni, dan layanan perbankan lainnya dengan real time online sistem akan mendukung layanan terhadap nasabah “BRI pun mengembangkan jaringan e-channel dan saat ini BRI memiliki 152.443 Jaringan e-channel baik ATM, EDC,CDM, E-Buzz) seluruh Indonesia, akan mempermudah nasabah, termasuk saat ini di lingkup kerja Kementerian Hukum dan HAM di Sumsel,” katanya.
Untuk di wilayah BRI Palembang, wilayah kerja meliputi tiga provinsi yakni Sumsel, Bangka Belitung dan Jambi dengan layanan 21 kantor cabang, serta jaringan e-channel sebanyak 590 ATM, CRM 330, BRILink 3.133 dan 4.551 EDC.
“Selain itu, untuk mendukung sekaligus memperlancar jaringan komunikasi, Bank BRI memiliki satelit yang dinamakan BRISAR, yang menjadikan BRI bukan hanya satu-satunya bank di Indonesia tetapi juga di dunia yang memiliki satelit sendiri,” terangnya.
Adapun prioritas pertama guna merealisasikan dalam nota, kesepahaman ini ialah layanan pembayaran gaji pegawai alias payroll, tunjangan manfaat lainnya serta pembiayaan untuk para pegawai.
"BRI menawarkan fitur cash management system atau CMS yakni layanan perbankan elektronik berbasis internet yang memungkinkan Kemenkumham memperoleh informasi mengenai rekeningnya, sekaligus manajemen likuiditas serta bertransaksi secara swalayan dan online real-time tanpa batasan tempat dan waktu,” ujarnya
Baca Juga:Siap-Siap Warga Sumsel, Jalan Penghubung Pagar Alam Dan Lahat Bakal Ditutup!
Nota kesepakatan meliputi tukar menukar data dan atau informasi, pembukaan rekening tabungan pegawai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi semua pihak, sosialisasi dan edukasi layanan jasa perbankan, layanan penyaluran dana APBN, layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, layanan pemasangan ATM, layanan fasilitas CMS, layanan pemberian fasilitas pinjaman untuk pegawai, layanan dana pensiun lembaga keuangan serta, layanan pembayaran gaji pegawai, tunjangan dan manfaat lainnya, layanan Digipay marketplacet, BRIZZI, EDC serta QRIS.
“Besar harapan saya kehadiran layanan ini memberikan banyak manfaat pada kedua pihak,” imbuuhnya
Salah satu pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, Dwi AP mengungkapkan akan mulai beradaptasi dengan sistem perbankan BRI. Ia pun mengaku sudah menggunakan BRImo karena sudah menjadi nasabah sejak lama.
“Sudah punya rekening BRI dan sudah pakai aplikasi BRImo. Dengan adanya MoU ini, akan makin sering pakai layanan BRI, karena payroll gaji pindah ke rekening BRI. Saya suka BRI, karena layanan ATM nya jauh menjangkau hingga ke pedesaan, lebih mudah menemukan layanan perbankan,” ujarnya.
