SuaraSumsel.id - Menteri Koordinator atau Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) kini juga mengurusi minyak goreng. Kebijakan ini pun dikritisi oleh Anggota Komisi 6 DPR Deddy Yevri Sitorus.
Deddy menilai yang lebih tepat mengurus minyak goreng adalah Menko Perekonomian. Terlebih tugas Luhut saat ini sudah cukup banyak.
"Kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus? Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy lewat keterangannya, Selasa (24/5/2022).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. sebab menurutnya Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
Baca Juga:PT BAU dan PT SBP Dilaporkan Merusak Lingkungan, Pemprov Sumsel Beri Tanggapan Ini
Nama LBP terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang tangani.
"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” terang Deddy.
"Kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi, apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” pungkasnya.
Salah satu akun yang membagikan ini adalah palembangterciduk.
Sementara netizen pun ramai mengomentarinya.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca 24 Mei 2022: Sumsel Bersuhu Terik, 34 Derajat Celcius pada Siang Hari
"Presidensial tp ad perdana men," ujar netizen lainnya.
"Dia lagi, dah," sambung netizen lainnya.
"Parahhh," ujar netizen lainnya.
"Opung nih boss," sambung ia.
"Ga sekalian d tunjuk presiden," ucapnya.
